[portalpiyungan.com] JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengungkapkan aturan mengenai cuti bagi petahana dalam berkampanye merupakan kewajiban yang harus dipenuhi guna mencegah konflik kepentingan.
"Aturan mengenai cuti sifatnya bukan hak tapi kewajiban yang harus dipenuhi untuk mencegah conflict of interest supaya petahana tidak menggunakan fasilitas negara untuk urusan pribadi berkampanye. Itu maksudnya," ujar Jimly di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/8/2016), dikutip okezone.
Jimly menilai, apa yang diresahkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal cuti yang menghalangi proses pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), tak seharusnya dilakukan.
Menurutnya, negara bisa jalan terus walaupun pejabatnya sedang berhalangan hadir. "Presiden pun, kalau berhalangan ada wakil, negara sebagai institusi jalan terus," ucap Jimly.
Megalomania.. yang merasa diatas hukum dan selalu merasa paling benar merupakan sifat yang sangat berbahaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Apalagi megalomania yang tak tau malu...
Dulu ngomong sendiri "CAGUB INCUMBENT HARUS CUTI AGAR TAK ADA FASILITAS NEGARA YANG DIGUNAKAN"....
Sekarang.... menentang kewajiban cuti bagi pejabat (petahana/incumbent) yang maju lagi dalam pilkada.
