Presiden Joko Widodo akhirnya memberhentikan dengan hormat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar, Senin (15/8/2016) malam, yang baru dilantik Jokowi 20 hari lalu. Pencopotan ini menyusul isu dwi-kewarganegaraan yang dimiliki Arcandra.
Jokowi yang gagah saat melantik sang menteri, tapi saat mencopot tak tampil sendiri dan diserahkan pada bawahannya.
Publik kebanyakan menilai bukan si menteri yang salah, tapi justru Presiden yang telah melantik menteri.
Berikut beberapa kutipan tanggapan netizen dan juga pakar hukum.
***
Breaking News: Menteri ESDM Archanda Tahar DIBERHENTIKAN.
LHo yg salah siapa??? Yang ngangkat dan merekomendasikan kok jadi cuci tangan kayak gini.
Lha negara kok dikelola amatiran gini....
Mestinya Presiden ikut bertanggungjawab atas keteledorannya !
(Nanik Sudaryati)
***
Ada upaya melokalisir kesalahan ke sosok Arcandra (yang dinilai "membohongi" si presiden soal status kewarganegaraannya).
Hoii...! Yang salah di sini presiden-nya.
Sebagai pejabat "by appoinment" (pejabat yang diangkat), Arcandra itu dalam posisi "menerima" offering (tawaran) kerja. Katakanlah dia berbohong dalam proses rekruitmen, itu semua kembali ke perekrutnya: harus bisa mendeteksi kebohongan itu sebelum melayangkan tawaran.
Yang harus dipermasalahkan adalah pejabat "by election". Pejabat tipe ini adalah pejabat yang menjabat karena dipilih, diembani tanggung jawab oleh para pemilih. Ketika ia terpilih, baik yang milih maupun tidak milih (para pemilih) sama-sama memberi amanah. Dan amanah itu harus dijaga.
Untuk "elected person" pada level Negara, yang mana ada sekian banyak perangkat Negara di letakkan di bawahnya untuk menyaring, mengolah, mengecek-ulang, dan merekomendir benih-benih keputusan, tidak ada alasan untuk mengatakan telah"dibohongi". Betapa ringkihnya Negara ini saat pejabat yang memegang tampuk kepemimpinan tertinggi bisa terbohongi dalam hal pengangkatan Elite kementerian.
Ringkih.
(Canny Watae)
***
Saya banyak membaca berita tentang status dua kewarganegaraan bapak Archandra Tahar. Saya terkejut bagaimana bisa beliau dilantik menjadi menteri dengan status yang seharusnya tidak boleh menjadi menteri.
Terus terang saya merasa kasihan dengan bapak Archandra dan keluarganya. Seolah dia dipermalukan di depan publik; menjadi menteri paling cepat diberhentikan dalam sejarah ketatanegaraan kita. Mungkin juga bisa masuk guiness book of record. Padahal jika membaca track record, riwayat pendidikan, dan kinerja dalam membangun perusahaan, beliau tergolong sukses.
Karena lama di Amerika, mungkin bapak Archandra tidak tahu tentang hukum ketatanegaraan kita. Justru saya mengkritik keras Jokowi. Bagaimana bisa Jokowi memilih menteri seperti membeli kucing dalam karung. Tidak tahu hal yang menjadi bagian penting ini. Mensesneg mengungkap keputusan Presiden Jokowi memberhentikan dengan hormat Archandra diambil oleh Presiden Jokowi setelah menyimak dinamika yang ada.
Kok dinamika sih pak? Maksudnya setelah banyak yang protes? Maksudnya pak Jokowi sedang test the waters, gitu? Kalau tidak ada yang protes, lanjut. Kalau ada yang protes, dihentikan? Kalau "berkiblat" pada dinamika kacau juga negara kita. Padahal negara ini punya aturan, kenapa tidak merujuk kesana?
Anehnya lagi, Menkumham yang seharusnya menjadi sumber solusi, malah memberikan jawaban seenaknya saja seolah-olah tidak mengerti hukum ketatanegaraan, terkesan, meminjam istilah Prof. Yusril, 'amatiran'.
Ini bukan skandal korupsi yang sering dibuat super ribet. Tapi kesalahan yang bisa dilihat dengan jelas. Tapi entah kenapa yang jelas itu di anggap remeh. Akibatnya terjadi kekacauan yang seharusnya sangat tidak perlu terjadi.
(Chandra HafizunAlim)
***
Archandra pastinya punya keluarga besar di Padang, punya anak, punya istri .... punya teman-teman ... yang mereka pastinya dipermalukan oleh "Pencitraan Presiden" alias "Presiden Piala Citra" ini ... dijadiin menteri kok 20 hari doang ... Karena, maunya dia "Dapet Citra" menyamai rekor Presiden Soeharto mengangkat menteri yang memiliki keahlian yang diakui negara besar "BJ Habibie" dengan mengangkat "Archandra" ....
Tetapi begitulah nasibnya ...dengan segala rencananya untuk mengangkat citranya ... yang didapat hanya "Citra semakin Buruk" .... Barangkali begitulah memang balasan dari-Nya jika menjadi pejabat negara tidak dengan hati ... alias tidak ikhlas .... alias pencitraan ... dan itu baru di dunia .... bagaimana di akherat nanti ? Na'udzubillah.
(Syamsul Arifin)
***
Kapan sih rakyat negeri ini akan sadar bahwa negara seharusnya dipimpin orang yang mengerti ngurusi negara, bukan amatiran melulu?
Jangan biarkan negara ini amburadul, jadi bahan olok-olok dan tertawaan bangsa-bangsa lain. Kita harus punya harga diri.
Presiden sampai salah mengangkat menteri yang ternyata telah kehilangan status WNInya adalah tindakan yang memalukan.
Presiden Jokowi harusnya bertanya kepada dirinya sendiri apakah beliau mampu mengurus negara ini dengan benar sesuai amanat konstitusi.
(Prof. Yusril Ihza Mahendra)
***
Tolong maafkan pemimpin kami, Pak Arcandra Tahar. Bapak tidak punya salah apa-apa, tapi harus dipermalukan seperti ini.
(Budi Hidayat)
