[portalpiyungan.com] Presiden Joko Widodo berencana mengubah pola subsidi kepada masyarakat miskin.Sebelumnya, subsidi pemerintah diberikan kepada badan usaha atau penyedia barang. Misalnya, subsidi listrik diberikan ke PLN, subsidi beras diberikan ke Bulog dan sebagainya.
"Ini sedang kami rencanakan untuk langsung (memberikan subsidi) ke masyarakat miskinnya," ujar Kepala Staf Presiden Teten Masduki, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 12 Agustus 2016.
Khusus untuk subsidi beras, kata Teten, pemerintah kemungkinan besar akan menggunakan voucher yang dapat ditukar dengan beras atau telur di pasar tradisional dan pasar modern. Teten mengatakan, pola subsidi semacam ini memberikan keuntungan bagi penerima subsidi.
Pertama, masyarakat bisa bebas memilih beras kualitas mana yang akan dibeli.
"Katakan isi voucher itu Rp 100.000 sampai Rp 110.000 per bulan, dia bisa tukarkan beras dan telur di warung mana saja yang memiliki alat tab. Dia mau beli beras yang kualitas bagus, bisa, yang biasa-biasa saja juga bisa. Yang pasti sesuai dengan nilai voucher," ujar dia.
Dengan cara ini, dharapkan tidak ada lagi keluhan bahwa beras bagi masyarakat miskin berkualitas jelek.
Keuntungan kedua, lanjut Teten, pola subsidi semacam ini akan lebih tepat sasaran. Sebab, sistem voucher akan dirancang berdasarkan sistem 'by name by address'
"Selama ini kan jika yang disubsidi Bulog, target yang didistribusikan raskin 15 juta orang. Tapi pada kenyataannya bisa untuk 20 sampai 30 juta orang, otomatis, jumlah berasnya sedikit dan tidak tepat sasaran," ujar Teten.
Jika pola subsidi semacam ini berjalan, pemerintah akan mendorong Bulog untuk mempertahankan stabilitas harga beras. Alasanya, jika harga beras naik, maka otomatis jumlah beras yang dapat dibeli dengan voucher menjadi lebih sedikit.
Pola subsidi beras ini rencananya akan diuji coba pada 2017 mendatang. Sementara itu, pola subsidi yang lainnya masih dikaji lebih dahulu oleh pemerintah. Namun, pemerintah yakin jumlah warga miskin di Indonesia akan turun jika pola subsidi dibuat semacam ini.
Seperti diketahui, pemberian subsidi langsung merupakan kebijakan populer pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,
Telah diketahuk khalayak luas pula bahwa Jokowi selama ini kerap menyindir kebijakan Presiden SBY. Jokowi kerap pula menyalahkan pemerintahan SBY atas segala permasalahan yang timbul di era pemerintahan saat ini.
Maka ketika Jokowi tiba-tiba mempertimbangkan untuk mengikuti jejak langkah SBY, perlu kiranya pemerintah menyampaikan ungkapan apresiasi secara khusus kepada SBY yang selama ini kerap dipersalahkan dan disindir oleh Jokowi.
