[portalpiyungan.com] JAKARTA - Komisi V DPR RI akan membentuk Panitia Kerja terkait 18 pemudik meninggal dunia akibat kemacetan panjang di pintu tol Brebes Timur atau Brebes Exit (Brexit)
Hal itu dikatakan oleh anggota Komisi V Mohamad Nizar Zahro saat dihubungi, Jakarta, Kamis (07/07/2016).
Ia menilai, jatuhnya korban meninggal saat arus mudik lebaran bukti buruknya koordinasi pemerintah dalam mengelola manajemen mudik tahun ini.
"Karena itu perlu kiranya agar Komisi V membentuk Pantia Kerja (Panja) Tragedi Brexit itu," kata Nizar.
Dengan dibentuknya Panja di Komisi V, DPR dapat mempertanyakan perihal penyebab macet dan jatuhnya korban meninggal di dekat pintu keluar Tol Brebes Timur. Khususnya kepada Kementerian Perhubungan selaku koordinator angkutan lebaran.
"Kan nanti bisa ditanya kalau di Panja," ujar Nizar.
Nizar menambahkan, sampai saat ini dirinya mencatat beberapa hal yang harus diperbaiki oleh pemerintah terkait Tragedi Arus Mudik 2016. Seperti pengalihan arus mudik pada jalur tol yang baru. Pengalihan arus harus cermat, terutama pembatasan volume kendaraan.
"Karena pemecahan kemacetan jangan ditumpahkan ke kota Brebes saja. Apalagi infrastruktur jalan tidak mendukung, sehingga harus segera dilewatkan jalur ke Kabupaten/Kota yang lain untuk bisa memecah jumlah volume kendaraan,"ujar Nizar.
Politikus Partai Gerindra ini juga meminta, pemerintah harus membangun fasilitas keperluan Mandi Cuci Kakus (MCK) utamanya di jalan tol. Sebab saat arus mudik, jutaan pemudik lewat jalur tol dengan waktu dan hari yang sama. Selain itu, pembagunan jalur lingkar utara jurusan Brebes-Tegal untuk memecahkan kepadatan harus segera dilanjutkan agar bisa mengurai kemacetan yang terjadi di pintu exit brebes.
"Ini yang akan kita dorong," ujar dia.
Lebih jauh Nizar beranggapan, Kemacetan di Brebes juga tidak bisa dilepaskan dari penambahan jadwal Kereta Api Lebaran. Terbukti berakibat pada jam buka tutup lintasan kereta yang makin sering jumlah kereta yang lewat. Dampaknya penumpukan arus kendaraan jalan darat makin padat.
"Presiden harus lebih intensifkan koordinasi antara Kementerian/Lembaga khusus terkait jadwal Liburan sekolah, sehingga bisa kurangi beban volume jalan darat, laut, udara," ungkapnya. (Rimanews)
