[portalpiyungan.com] Baru dilantik Rabu 27 Juli 2016 kemarin, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sudah berikan ‘sinyal’ pertimbangkan kepentingan investor di kasus reklamasi Teluk Jakarta.
Meski dia mengaku butuh waktu dua minggu untuk pelajari bidang kerja di tempat barunya, terutama terkait nasib Pulau G yang digarap PT Muara Wisesa Samudera (MWS), anak perusahaan pengembang PT Agung Podomoro Land (APL).
Mantan Menkopolhukam itu mengatakan tidak mau berandai-andai. Dan akan mengkaji kembali regulasi serta kenyataan di lapangan. Sambil tidak lupa mempertimbangkan aspek kepentingan rakyat dan kenyamanan berinvestasi di Indonesia tentunya.
“Jangan kita bikin salah. Jangan karena (kebijakan) kita lalu investor dirugikan, itu juga tidak fair,” kata Luhut usai menerima jabatan barunya sebagai Menko Kemaritiman, di Jakarta, Kamis (28/7).
Kader Partai Golkar ini juga mengatakan akan meninjau Pulau G pekan depan. Sembari membantah adanya sinyal intervensi dari Joko Widodo terkait nasib Pulau G. “Nggak ada sinyal-sinyalnya dari Istana terkait reklamasi. Minggu depan saya akan ke sana, ke pulau itu (Pulau G),” ujar dia.
Sebelumnya, pasca pencopotan Rizal Ramli dari jabatan Menko Kemaritiman, muncul kecurigaan jika itu terkait erat dengan sepak terjang si ‘Rajawali Ngepret’ untuk kasus reklamasi Teluk Jakarta. Dimana Rizal selaku pimpinan dari tim yang mengusut reklamasi menemukan ada pelanggaran berat yang terjadi di proyek reklamasi Pulau G. Sehingga keputusan diambil: pembangunan Pulau G dihentikan.
Tak lama, timbul seteru antara Rizal dengan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang beranggapan keputusan menghentikan tidak bisa dilakukan pejabat sekelas menteri, melainkan harus oleh presiden langsung.
Alhasil, komentar bernada curiga pun muncul dari pencopotan Rizal. Antara lain Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa yang menilai pencopotan Rizal memperkuat dugaan keterlibatan Presiden Jokowi dalam skandal reklamasi Teluk Jakarta.
“Kalau begitu benar apa yang disampaikan Ahok dong bahwa bila tidak didukung pengembang (reklamasi) ini, Jokowi tidak akan jadi presiden,” ujar politisi Gerindra itu, Rabu, 27 Juli 2016..
Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Profesor Siti Zuhro juga mengaku kaget dengan pencopotan Rizal. “Sangat mengejutkan dan di luar dugaan. Karena publik tahu Rizal Ramli benar-benar mengaplikasikan dan mendukung penuh apa yang menjadi Program Nawacita, sesuai dengan visi misi Presiden Jokowi,” kata dia, Rabu 27 Juli 2-16.
Bahkan menurut Siti Zuhro, Rizal berani “pasang badan” membela kebijakan pemerintah yang terkendala. Sosok menteri seperti Rizal untuk berani menolak kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat, menurut dia justru sangat dibutuhkan di pemerintahan Jokowi. “Rizal selama ini dikenal tegas menolak reklamasi pantai utara Jakarta,” katanya lagi
