Komisi IV DPR RI menyayangkan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang membuka izin impor bahan baku ikan.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan melontarkan sindiran kepada Menteri KKP Susi Pudjiastusi atas kebijakannya itu.
”Hebat, sudah nunjukin sebagai ‘menteri paling berprestasi’, harus dapat bintang jasa. Potensi nasional dihancurkan dan memberi karpet merah untuk asing menguasai pasokan,” ujar Legislator asal Kalimantan Barat itu di Jakarta, Kamis (9/6).
“Ini bukti konkrit hancurnya perikanan nasional, produksi dalam negeri dan ekspor anjlok dan impor ikan yang banyak dimiliki laut Indonesia melonjak tinggi,” tambah dia.
Daniel memaklumi jika pemerintah mengimpor salmon lantaran Indonesia bukan penghasil utama jenis ikan tersebut. Namun, yang menjadi pertanyaan justru pemerintah mengimpor ketersediaan tongkol, tuna, cakalang, untuk keperluan industri pengalengan. Padahal, Indonesia merupakan penghasil jenis ikan tersebut.
“Malu banget dan ironis,” cetus politikus PKB itu.
Daniel menduga, persoalan ini adalah akibat dari kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti yang melakukan penghentian sementara (moratorium) perizinan usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Pasalnya, akibat moratorium itu banyak nelayan yang menganggur.
”Aset ribuan kapal milik nasional pribumi seratus persen dibuat nganggur, tidak diizinkan operasi dan sengaja izin melautnya ditahan sampai sembilan bulan,” ungkap dia.
Menyinggung soal layakkah Menteri Susi diganti karena kinerjanya yang demikian, Daniel memberi ‘sentilan’ kepada Presiden Jokowi.
”Kalau mau makin hancur yah harus dipertahankan dong,” sindirnya.
[portalpiyungan.com]
