[portalpiyungan.com] Joko Widodo resmi mengajukan Komisaris Jenderal Polisi Tito Karnavian sebagai calon Kapolri ke DPR. Jika nantinya dilantik, maka masa jabatan yang akan dijalaninya paling lama lama hanya empat tahun.
Hal ini, menurut mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional, Adrianus Meliala cukup untuk bisa mengantarkan Jokowi memenangkan Pilpres periode berikutnya.
"Saya kira enggak pernah ada masa jabatan Kapolri lewat sampai lima tahun, Saya kira memang ini strategi Pak Jokowi mengamankan semua lini dari pemerintahanya agar solid, agar bisa terpilih kembali," ujar mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional, Adrianus Meliala,, Senin, 20 Juni 2016.
Fakta lain diungkap oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).
"Tito Karnavian bukan daerah zona bebas masalah," kata Haris Azhar, kootdinator Kontras saat jumpa pers di Kantornya, Jalan Kramat II, Senen, Jakarta Pusat, Ahad, 19 Juni 2016.
Beberapa kasus salah tangkap terduga teroris terjadi ketika Tito menjabat Komandan Densus 88 Anti Teror Polri.
"Banyak dituduh teroris, ternyata tidak terbukti, sehingga tidak diterusin, dilepaskan, tapi kakinya atau tangannya bengkok-bengkok," ungkapnya.
Fakta berikutnya, saat Tito menjabat Kapolda Metro Jaya, sejumlah buruh dan dua pendamping hukum LBH Jakarta mengalami kriminalisasi saat demonstrasi menolak Peraturan Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan pada Oktober 2015 lalu.
Saat jabat Kapolda Papua, kinerja Tito bisa dilihat bagaimana polisi setempat menangani aksi demonstrasi," ungkap Haris.
Sementara Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Gerindra Andre Rosiade mengungkap ada tiga hal yang perlu diklarifikasi Tito Karnavian sebelum dilantik sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang akan pensiun.
Terkait dengan fakta yang diungkap Kontras tentang perlakuan Densus 88 di bawah kepemimpinan Tito Karnavian yang sering salah tangkap terduga teroris dan melepas setelah sebelumnya menyiksa para terduga tersebut, Partai Gerindra perlu meminta klarifikasi Komjen Tito.
Gerindra harus memastikan bahwa KomJen Tito tidak anti terhadap Islam .
"Isu ini perlu diklarifikasi pada fit and proper di DPR. Komjen Tito juga perlu menyampaikan atau mengklarifikasi ke MUI dan ormas Islam bahwa dia bukan calon Kapolri anti-Islam," tegasnya.
Kedua, lanjut Andre, soal isu netralitas. Sebab, ada kabar waktu Komjen Tito jadi Kapolda Papua memenangkan Presiden Jokowi lewat noken.
"Kami tidak ingin Tito jadi Kapolri juga jadi Timses Jokowi ke depan. Harus diklarifikasi bahwa Komjen Tito tidak berpolitik praktis karena Polri milik rakyat bukan kelompok tertentu," paparnya.
Fakta terakhir, terkait kedekatan KomJen Tito dengan Gubernur Petahana DKI, Ahok. Tito diketahui punya hubungan baik dengan Ahok.
"Ini juga perlu diklarifikasi, jangan sampai Polri ke depan diseret-seret ke Pilkada DKI," pungkas Andre.
*Dari berbagai sumber
