Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri B Satrio menilai relawan Joko Widodo (Jokowi) yang membantu di lembaga pemerintahan sampai saat ini belum terlihat kinerjanya sama sekali.
"Banyak relawan telah diberikan tempat dan waktu untuk membuktikan kinerja mereka membantu pemerintahan Jokowi-JK, tapi hingga saat ini banyak relawan yang belum menunjukkan kepiwaian seperti yang diharapkan Jokowi," kata Hendri Kamis, 9 Juni 2016 seperti dirilis Inilahcom.
Menurut Hendri, seharusnya relawan Jokowi tidak banyak menuntut untuk mendapatkan kursi di kelembagaan atau pemerintahan. Sebab, relawan itu harus ikhlas dan tanpa pamrih dalam mengawal Presiden Jokowi.
"Seyogyanya namanya juga relawan ya memang harus bekerja pakai hati dan tulus tidak mengharapkan imbalan, bila relawan sudah berubah jadi ngarepwan karena seiring berharap dan menekan, ini yang bikin repot Jokowi," ujarnya.
Oleh karena itu, Hendri menyarankan agar Jokowi melakukan evaluasi terhadap para relawan yang diberikan kesempatan untuk membantu mengelola pemerintahan ini.
"Harus dievaluasi, kalau ada potensi bikin ribet jika segala permintaan mereka sudah membuat Jokowi kewalahan," jelas dia.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo sempat menyinggung soal komposisi menteri Kabinet Kerja saat menghadiri acara haul Taufiq Kiemas yang memasuki tahun ketiga.
Saat membacakan sambutan, Jokowi tiba-tiba menyinggung soal jumlah menteri yang berasal dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Di hadapan Ketum PBNU Said Aqil Siradj, Jokowi menyebutkan jumlah menteri dari kalangan NU.
"Saya mau klarifikasi mengenai menteri NU. Tadi diam diam saya hitung ada 6. Jadi NU ada," kata Jokowi.
Namun, Jokowi tidak menghitung jumlah menteri dari kalangan Muhammadiyah karena Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr Haedar Nashir tidak bertanya sehingga tak dihitungnya.
"Saya jadi ingat reshuffle kalau begini," ujar Jokowi.
[portalpiyungan.com]
