Sebuah informasi beredar dikalangan terbatas internal KPK, bahwa ada politik saling sandera antara Jokowi dan Ahok sendainya KPK menetapkan status hukum kepada Gubernur Ahok.
Ancaman Gubernur Ahok yang akan membongkar dan mengungkap kasus kasus lama ketika masih berpasangan dengan Jokowi sebagai Gubenur dan Wakil Gubernur, salah satunya adalah kasus Pengadaan Bus Transjakarta serta kasus taman BMW.
[Berita Liputan6]
Ahok: Kasus Transjakarta Karatan Dibongkar, Makin Ribut dan Seru
http://news.liputan6.com/read/2053346/ahok-kasus-transjakarta-karatan-dibongkar-makin-ribut-dan-seru
Bahkan, kasus reklamasi yang saat ini sedang ditangani KPK, ada intervesi dari orang nomor satu di Indonesia tersebut; karena Jokowi dianggap mengetahui dan ikut memberi pengarahan pada saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
[Berita merdeka.com]
Ahok sebut perjanjian pengembang reklamasi dibuat di era Jokowi
http://www.merdeka.com/peristiwa/ahok-sebut-perjanjian-pengembang-reklamasi-dibuat-di-era-jokowi.html
Hal ini lah yang menjadi indikasi terjadi politik saling sandera antara Ahok dan Jokowi, karena keduanya memiliki sejarah yang sama yaitu pernah dalam satu tim menjalankan kekuasaan di Jakarta; artinya ada istilah saling tahu dan saling mengenal ‘daleman’ masing masing.
Hingga membuat KPK sebagai lembaga independen harus berpikir bagaimana menghadapi politik saling sandera, layaknya buah simalakama seandainya menetapkan status tersangka kepada Gubernur Ahok maka akan menyeret juga nama Presiden Jokowi didalamnya.
Hal ini yang membuat geram publik, bahkan musisi Ahmad Dhani menegaskan:
"Hny krn seorang Gubernur pegang kartu mati Presiden, jd sombong & merasa kebal hukum...klo jmn dulu di gorok yg model gini," cuitnya pada 3 Juni lalu.Hny krn seorang Gubernur pegang kartu mati Presiden, jd sombong & merasa kebal hukum...klo jmn dulu di gorok yg model gini— Dhani Ahmad Prasetyo (@AHMADDHANIPRAST) 3 Juni 2016
Tinggal tagline KPK yang BERANI JUJUR HEBAT harus diganti menjadi TAKUT, BERBOHONG DAN LOYO.
(@aditnamasaya/LN)
