[portalpiyungan.com] Kasus Sumber Waras semakin menguak lembaga superbody KPK yang tak lagi murni menjadi lembaga penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.
KPK sudah berpolitik dengan mengabaikan hasil audit investigasi BPK dalam kasus pengadaan lahan sumber waras yang merugikan negara Rp 191 Miliar.
"Mereka berpolitik... Karena dipuji terus.. Jadi Firaun...," ujar Fahri Hamzah melalui akun twitternya, Rabu (22/6).
"Inilah peringatan saya sejak dulu. Sejak orang belum melihat ada cela sedikitpun," tutur Wakil Ketua DPR ini.
"Ayo buktikan di pengadilan: toh unsur sudah lengkap. Lebih malah. Itu kalau KPK lurus sebagai penegak hukum. Tapi KPK sering tidak bertindak sebagai penegak hukum. Ini dari dulu," tegasnya.
Kalau dulu, siapa yang berani kritik KPK akan langsung dituduh pro-koruptor, hal yang dialami Fahri Hamzah yang sejak dulu kritik keras lembaga anti rasuah ini.
Sekarang publik tersadarkan dengan kasus Sumber Waras, mana pihak yang tidak waras.
Guru Besar Ilmu Hukum Pidana sekaligus ketua perumus UU KPK, Prof. Romli Atmasasmita, mengatakan kalau KPK mengabaikan hasil audit BPK maka kasus-kasus lain juga harusnya dibebaskan, bukan cuma kasus Ahok Sumber Waras.
“Kalau sikap KPK seperti itu di kasus Sumber Waras, maka kasus Jero Wacik, Siti Fadillah Supari, Suryadharma Ali dan Miranda Goeltom tidak bisa jadi tersangka atau terpidana,” kata Prof. Romli, saat dihubungi (15/6).
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsu (KPK) Agus Rahardjo menyatakan dalam kasus pembelian RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta yang melibatkan Gubernur Ahok disebutkan tidak ada perbuatan melawan hukum (PMH) alias tidak ada korupsi.
