[portalpiyungan.com] Kasus Sumber Waras makin tidak jelas setelah KPK menyatakan tidak ditemukan unsur korupsi atau Perbuatan Melawan Hukum. Sementara BPK yang telah melakukan audit investigasi bersikukuh auditnya sudah final: ADA KERUGIAN NEGARA 191 MILIAR!
Inilah era jungkir balik, dimana dua lembaga negara yang seharusnya bekerja sama saling menguatkan, tapi hanya karena seorang AHOK bisa terjadi perbedaan seperti ini YANG SEBELUMNYA TIDAK PERNAH TERJADI. SEBELUMNYA KPK SELALU MENJADIKAN AUDIT BPK SEBAGAI ACUAN DALAM PENGUNGKAPAN KASUS, seperti kasus Suryadharma Ali, Anas Urbaningrum, Gubernur Banten Atut Chosiyah.
Dalam Kasus Gubernur Banten, Hasil pemeriksaan BPK atas dana hibah, bantuan sosial, dan belanja di Dinas Bina Marga, Tata Ruang, serta Kesehatan Provinsi Banten tahun anggaran 2012 ada temuan kerugian negara sebesar Rp 40 miliar. (Baca: BPK Telisik Penyimpangan APBD Ratu Atut)
Nah, dalam Kasus Gubernur DKI Ahok, hasil audit BPK menyatakan KERUGIAN NEGARA sebesar Rp 191 Miliar.
Namun KPK menyatakan TIDAK ADA NIAT JAHAT, TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM.... artinya hasil audit BPK ngaco! seperti kata Ahok...
Maka mana yang perlu dibubarkan: BPK yang ngaco atau KPK yang tak waras?
Musisi Ahmad Dhani membuat polling mana lembaga yang dipercaya publik, BPK atau KPK, sehingga mana yang enaknya dibubarkan.
"Enaknya BPK apa KPK yg di bubarkan???" demikian pertanyaan polling melalui akun twitternya @AHMADDHANIPRAST.
POLLING yang dilakukan 20 Juni dan diikuti 3.559 netizen ini menghasilkan: mayoritas netizen (61%) memilih KPK yang perlu dibubarkan.
SETUJU?
