PEMOTONGAN APBN 2016:
DAMPAKNYA PADA EKONOMI RAKYAT & KEGIATAN BISNIS
Belum lagi dua tahun pemerintah Jokowi-JK telah megalami kesulitan terpaksa memotong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena defisit anggaran sampai Mei 2016 mecapai Rp 189,1 Trilyun atau 1,94 % dari Produk Domesrik Bruto (PDB).
Padahal pemerintah telah menetapkan defisit akhir tahun tertinggi 2,1%. Tahun 2015 ditetapkan 1.9% tetapi malah derisit menjadi 2,53%. Pendapatan akhir Mei 2016 (5 bulan) pendapatan negara baru mencapai 27,2% dari target Rp 1822 Trilyun.
Untuk itu diputuskan dengan Inpres No 4/ 12 Mei 2016 pemotongan anggaran APBN 2016 :total Rp 50,016 Trilyun,terdiri dari:
Rp 20,951 T belanja operasional
Rp 29,064 T belanja lain (non-operasional)
Dilakukan di semua kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga negara.
Berikut data pemotongn anggaran Kementerian dengan anggaran di atas Rp 30 Trilyun.
(Berikut nama-nama kementerian, Anggaran, Jumlah pemotongan -dalam Trilyun Rupiah):
1. PU & Perumahan = 104,081 - 8,495
2. Hankam = 99,462 - 2,858
3. Pendidikan Dasar = 49,233 - 6,932
4. Perhubungan = 48,466 - 3,750
5. Perdagangan = 48,465 - 3,750
6. Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi = 40,627 - 1,953
7. Pertanian = 31,507 - 3,923
Menteri Keuangan pada 23/02/2016 menyebutkan jumlah yang seharusnya dipotong Rp 290 Trilyun. Ini mengindikasikan pemotongan-pemotongan akan bisa dilakukan lagi sampai akhir 2016.
(1) DAMPAK PEMOTONGAN ANGGARAN PADA EKOMOMI RAKYAT
Yang banyak dikuatirkan adalah pemotongan anggaran sedikit mengurang biaya pemerintah tetapi lebih besar efeknya pada pelemahan ekonomi rakyat: Dengan berkurangnya dana, pemerintah akan lebih benyak mengambil dana dari rakyat dengan meningkatkan biaya pelayanan sosial yang harus dibayar rakyat, yang seharusnya bisa dibiayai pemerintah.
Seperti di bidang Jaminan Kesehatan. Contoh: Iuran BPJS dinaikkan, jaminan sosial bisa dinaikkan. Jadi banyak beban akan dialihkan ke masyarakat.
Pemotongan anggaran bisa berakibat pengurangan lebih besar pada subsdi dengan menaikkan tarif energi (BBM, Gas, Listrik). Subsidi energi di APBN 2016 sebesar Rp 182,6 T (BBM & Gas Rp 63,7T & Listrik Rp 38,4 T) jelas subsidi ini akan dipotong dan meningkatkan harga, berakibat mengurangi daya beli rakyat dan memperlemah bisnis & industri.
Pangalaman di Eropa pemotongan/penghematan anggaran mengakibatkan perlambatan ekonomi dan akhirnya resesi di akhir 2011. Bagi Kelompok orang kaya tidak akan terlalu berdampak tetapi kelompok menengah ke bawah menderita. Pemotongan anggaran mencederai ekonomi (Budget cuts hurt the economy). Pengangguran bisa bertambah dan pemerintah sebaliknya akan menggenjot penerimaan pajak yang akan membebani rakyat dan bisnis.
(2) DAMPAK PADA BISNIS
Pemotongan Anggaran Kementerian & lembaga negara akan mengurangai bisnis bagi leveransir atau supplier pemerintah dari alat tulis,& Kantor (ATK), Komputer dsb. Juga catering & perhotelan, biro perjalanan akan turun bisnisnya dengan pemotongan anggaran perjalanan dinas, rapat-rapat kerja. Yang bisa dapat bisnispun dari pemerintah juga akan mengalami kesulitan dalam penagihan piutangannya ke pemerintah karena kementerian-kementerian harus mengatur lagi keuangannya. Rekan-rekan pebisnis ada yang mengajukan tagihan di bulan Januari dan di bulan Juni belum juga penerima pembayaran. Maka para pebisnis harus membuat strategi sendiri agar arus dana (cashflow) usaha tidak terganggu.
(3) PROYEK-PROYEK INFRASTRUKTUR
Pemerintah memang tidak akan memotong anggaran infrastruktur sehingga diharapkan aktivitas pembangunannya akan mendorong ekonomi di daerah-daerah. Mudah-mudahan benar. Tetapi pemotongan anggaran operasional pemerintah juga bisa memperlambat pelayanan kepada investor atau berisiko menaikkan korupsi (Moral Hazard). Proyek-proyek infrastruktur itu memakan proses 2-5 tahun sampai berproduksi/selesai sehingga hasilnya tidak bisa segera meningkatkan PDB.
KESIMPULAN:
Para ahli ekonomi di 2014 memperkirakan pemerintah baru Jokowi-JK akan bisa cepat meningkatkan ekonomi Indonesia. Tidak kurang dari The Intelligence Unit dari The Economist Group meramalkan Pemerintah Jokowi-JK akan bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia 6,5% per tahun sejak 2015 sampai 2019.
Saat ini waktunya berhati-hati membuat penilaian, jangan melihat sesuatu dari penampilannya atau jangan menilai buku dari keindahan sampulnya. Karena dunia ini penuh risiko yang harus diperhitungkan. Pemotongan anggaran tidak otomatis menyelesaikan masalah ekonomi.[]
Penulis: Sigid Kusumowidagdo
