Pembebasan 10 WNI ABK Brahma 12 oleh kelompok bersenjata Abu Sayyaf masih menuai pro dan kontra. Dikabarkan, pembebasan dilakukan melalui pembayaran uang tebusan kepada kelompok Abu Sayyaf.
Tak hanya itu, kabar lain berhembus soal tebusan melalui cek yang diberikan pemerintah kepada kelompok Abu Sayyaf ternyata hanya sebuah cek kosong.
Sementara, dikonfirmasi hal ini, salah satu anggota tim komunikasi Joko Widodo, Ari Dwipayana enggan berkomentar panjang. Ari justru menyarankan kabar ini dikonfirmasi kepada pihak Kementerian Luar Negeri.
"Silakan tanya menlu atau panglima saja," ujar Ari hari ini, Kamis 5 Mei 2016.
Seperti diketahui, Pengamat Intelijen John Mempi mendapat kabar Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) telah menipu Kelompok Abu Sayyaf saat pembebasan 10 WNI dengan memberikan cek kosong sebagai tebusan.
Karena konon kabarnya Abu Sayyaf diminta menandatangani kwitansi cek kosong," kata John, saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis 5 Mei 2016.
Menurut John, dalam sejarah operasi pembebasan sandera, terdapat dua jenis operasi yakni operasi intelijen dan operasi militer. Namun, lanjut dia, kedua jenis operasi tersebut tidak berlaku bagi pemerintahan Jokowi.
"Dalam pembebasan sandera dari tangan Abu Sayyaf, Jokowi melakukan operasi model baru, yakni operasi pasar," tutur dia
John menambahkan operasi ala Jokowi menggunakan teori jual beli atau mekanisme pasar. Oleh sebab itu, kata dia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus melakukan audit menyeluruh terhadap jual beli sandera oleh pemerintah dengan Abu Sayyaf.
PPATK, lanjut dia, juga harus melihat kemungkinan adanya aliran dana kepada pihak terkait.
"Demikian pula dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus melakukan mengenai adanya unsur suap dalam pembebasan sandera," tandas pengamat intelijen itu.
