Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan meminta kepada semua pihak agar 'tidak menganggu' proses pengungkapan kuburan massal 1965.
Pernyataan ini disampaikan Luhut menanggapi permintaan jaminan keamanan oleh Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) '65 yang mengklaim diteror dan diintimidasi dalam melakukan penyelidikan terkait kuburan massal.
"Jangan diganggulah pekerjaannya," kata Luhut menanggapi pertanyaan wartawan di Jakarta, Senin, 09 Mei 2016 (siang -red).
Pemerintah, menurut Luhut, akan membentuk tim terpadu untuk memverivikasi laporan temuan kuburan massal di sejumlah wilayah di Jawa dan Sumatra.
"Kita akan siapkan tim untuk melihat kuburan massal yang dilaporkan," kata Luhut seraya menambahkan bahwa pihaknya sudah menerima laporan temuan kuburan massal di wilayah Pati dan Wonosobo, Jawa Tengah.
Saat memberikan laporannya tentang temuan kuburan massal kepada Menkopolhukam, Senin, 9 Mei 2016 (pagi -red), Ketua YPKP '65 Bedjo Untung mengungkap bahwa beberapa anggotanya mengaku diintimidasi atau diteror oleh sejumlah pihak.
Didatangi Secara Random
Bedjo tidak pernah mengungkap siapa yang disebutnya 'mengganggu' timnya. Dia juga meminta kantor Polhukam mengamankan sejumlah kuburan massal dari kerusakan atau dihilangkan.
Sejauh ini memang sudah ada penolakan dari sejumlah anggota masyarakat terhadap upaya pengungkapan kuburan massal orang-orang yang dituduh simpatisan atau anggota PKI.
Saat bertemu Menkopolhukam, Bedjo Untung mengatakan bahwa pihaknya telah menemukan sedikitnya 122 titik kuburan massal di wilayah Jawa dan Sumatra. Dia memperkirakan ada 12.999 jasad korban di dalamnya.
Dia meyakini jumlah kuburan massal yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia akan terus bertambah, karena pihaknya tidak menyelidiki di semua wilayah.
Menanggapi temuan YPKP tersebut, Luhut mengatakan pihaknya akan melakukan verifikasi kuburan massal 1965 "secara random".
"Akan kita kirim tim terpadu ke sana untuk melihatnya segera," tandas Luhut. (BBCIndonesia)
