Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melontarkan keinginan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta ke depannya tidak lagi digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
Ia ingin pembangunan infrastatruktur kelak didanai oleh kewajiban yang dimiliki perusahaan swasta kepada Pemerintah Provinsi.
Ia menyampaikan hal itu di depan para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD) saat penandatanganan dokumen perjanjian kinerja antara kepala SKPD/UKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota, Rabu, 25 Mei 2016.
Jika rencana itu terealisasi, ia ingin nantinya APBD hanya digunakan untuk bayar gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan pelayanan publik.
"Kita tidak ingin menghabiskan APBD untuk infrastruktur. Biar nantinya pembangunan infrastruktur diambil dari kewajiban tambahan perusahaan swasta. Terus duit kita buat apa? Buat menggaji pegawai," kata Ahok.
Andi Arief, mantan Staf Khusus Bidang Bantuan Sosial dan Bencana Alam di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menanggapi sinis wacana Ahok tersebut.
AA, nama panggilan Andi Arief menuliskan, bahwa wacana Ahok tersebut terlontar setelah diskresinya kepergok
Lebih lanjut, AA menuliskan keheranannya akan wacana Ahok tersebut.
"Bagaimana mau tanpa ABPD membangun Jakarta, membeli Lahan sumber waras aja kutak katik NJOP", sindir AA tajam.
Tak hanya itu, AA juga mengingatkan para reporter untuk tidak terjebak pada kebohongan berkepanjangan yang diciptakan oleh Ahok.
"Reporter media harus punya kemampuan untuk meredam ide-ide bohong berkelanjutan dengan pertanyaan, bukan asal tulis", demikian tulis AA, Kamis, 26 Mei 2016.
