Moratorium atau penundaan pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta membuat relawan pendukung Ahok yang dikenal garang di media sosial, kini tiarap dan menghindari pembahasan mengenai reklamasi yang memicu polemik berkepanjangan.
Rupanya menahan diri, merupakan strategi yang sedang dijalani oleh pendukung Gubernur DKI Jakarta, Ahok.
"Reklamasi memang diperbolehkan, tapi harus sesuai dengan aturan. Dan moratorium ini biar kita cooling down dulu agar pro kontranya tidak terlalu bias," kata Rainhard Parapat, seorang pendukung Jokowi-Ahok dalam acara Live Streaming Redbons Discussion bertajuk "Mega Skandal Reklamasi Teluk Jakarta", di Kantor Redaksi Okezone, Kamis 21 April 2014.
Di Indonesia, ujar Rainhard, terdapat beberapa aturan yang saling bertentangan. Namun, Rainhard meyakini bahwa Pemprov DKI Jakarta juga memiliki izin untuk melakukan reklamasi.
Ia menambahkan, adanya moratorium tersebut dapat dimanfaatkan oleh Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat untuk memperbaiki regulasi dalam memberikan izin proyek reklamasi. Sebab, kata Rainhard, dunia investasi butuh kepastian.
"Karena investasi butuh ada kepastian. Dan apresiasi itu untuk reklamasi yang tidak bertentangan dengan hukum," tandasnya.
Sejatinya, yang menjadi persoalan bukanlah proses reklamasinya, melainkan tujuan reklamasi tersebut. Reklamasi Teluk Jakarta yang berusaha di-gol-kan Ahok, diendus oleh banyak aktivis sebagai ajang penjualan properti dengan harga selangit yang menguntungkan segelintir pengembang saja. [*]
