Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) Agus Pambagyo mengatakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang kerjakan PT Kereta Cepat Indonesia China sebagai Konsorsium BUMN dengan China Railways yang telah diresmikan Presiden Joko Widodo, bisa membuat perusahaan pelat merah bangkrut.
Pernyataan ini muncul karena keputusan pemerintah memasukkan empat BUMN, Wijaya Karya (Wika), PT KAI, PT Jasa Marga dan PTPN VIII sebagai konsorsium pembangunan proyek yang menghabiskan dana puluhan triliun tersebut.
"Ketika empat BUMN dimasukkan konsorsium, uangnya dari mana? Wika asetnya cuma Rp5,5 T. Jasa Marga juga tidak punya uang banyak karena lagi bangun jalan tol. PTPN juga jual tanah. Jadi kalau ini dipaksakan BUMN akan bangkrut," kata Agus, dalam diskusi bertajuk “Di Balik Kereta Cepat” di Jakarta Pusat, Sabtu (23/1), lansir JPNN.
Agus mengaku konsen mengkaji rencana pembangunan kereta cepat sejak Maret 2015. Sejak awal dia memprediksi proyek tersebut tidak mungkin tapi sejurus kemudian Presiden Jokowi memutuskan pengerjaannya kepada China (Tiongkok).
Padahal, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan sudah mengemukakan pendapat dan tidak setuju. Belum lagi Menko Perekonomian menyampaikan Jakarta-Bandung tidak membutuhkan kereta cepat, cukup kecepatan sedang saja.
"Menhub bilang jangan, ini terlalu mahal. Lalu Jokowi panggil Meneg BUMN (Rini Soemarno), lakukan studi. Saya juga menduga itu memakai studi Jepang," ujarnya.
Yang dirasa aneh lagi oleh Agus adalah, studi proyek tersebut selesai dalam waktu sangat singkat, 3 bulan. Padahal tidak mungkin megaproyek dengan dana sebesar itu bisa selesai dalam waktu singkat.
"Semua harusnya heran, kok ada proyek besar makan biaya banyak studinya hanya 3 bulan. Kenapa kita tidak belajar infrastruktur yang dibangun China. Ingat tidak? proyek listrik 32 ribu MW zaman SBY-JK, sampai sekarang belum selesai 10 ribu MW,” pungkas Agus.
CHINA UNTUNG
Sudah diduga sebelumnya, bahwa pemerintahan Jokowi akan menjadi pelampung penyelamat dari ambruknya perusahaan-perusahaan China yang bergerak di bidang infrastruktur dan properti.
Sebagaimana diketahui bahwa perusahaan-perusahaan China di kedua sektor itu tengah merintih akibat membengkannya utang, dan ambruknya pasar keuangan China.
Perusahaan yang tengah sekarat tersebut sedang berupaya menciptakan utang baru melalui pasar keuangan, obligasi, namun semuanya sangat ditentukan oleh kemampuan mereka untuk medapatkan kontrak kontrak pembangunan infrstruktur di luar China.
Pertolongan tersebut akhirnya didapatkan dari Indonesia. Presiden Jokowi menyerahkan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung kepada BUMN China "China Railway Construction Corp Ltd (CRCC)", sebuah perusahaan milik Negara yang 61,33% sahamnya dimiliki oleh China Railway Construction Corporation (CRCCG).
Perusahaan yang berbasis di Beijing itu memiliki utang mencapai rekor tinggi 3,1 triliun yuan pada akhir September 2013, atau setara dengan utang pemerintah Brasil. Utang CRCC terus menggunung.
Hingga tahun 2015 saham perusahaan terus merosot hinga 150%. Pada 2016 utang perusahaan 4,5 x EBITDA (penerimaan kotor perusahaan sebelum bunga, pajak, amortisasi dan defresiasi).
Perusahaan telah mengalami gagal bayar terhadap utang utangnya. Ulasan berbagai media internasional menyebutkan bahwa China Railway Corp yang tidak membawa hasil yang positif, dan harus mengandalkan pinjaman dan penjualan obligasi untuk mendanai proyek-proyek baru.
Kini Indonesia di bawah kendali Jokowi akan menjadi pelampung China.
http://politik.rmol.co/read/2016/01/22/232949/Terguling-Bersama-Kereta-Cepat-China-
BPK NILAI PEMERINTAH SEMBRONO
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan proyek kereta cepat jalur Jakarta-Bandung ada potensi nantinya aset milik BUMN tergadaikan dan dimiliki oleh pihak China.
"Soalnya anggaran yang digunakan itu pinjaman dari China mencapai Rp 70 triliun. Kalau begitu, berarti jaminannya itu pengelolaan BUMN," tandas Anggota VII BPK, Achsanul Qosasih, Rabu (20/1).
Menurut Achsanul, saat ini pemerintah sudah memperlihatkan sikap sembrono terkait proyek kereta cepat. Hal itu terlihat dari target 29 ribu penumpang per hari yang dipatok pemerintah. Dia menilai target tersebut tidak masuk akal.
"Sekarang itu penumpang Jakarta-Bandung hanya 2800-3000 per hari. Kalau di 2019, asumsi mereka bilang penumpang Jakarta-Bandung bisa 29 ribu orang sehari. Itu asumsi dari mana?" kata dia.
http://www.jpnn.com/read/2016/01/20/351825/BPK-Minta-Pemerintah-Tak-Sembrono-Garap-Kereta-Cepat-
Paka Hukum Tata Negara Prof. Yusril Ihaza Mahendra mengingatkan proyek kereta cepat dengan dana utang Rp 70 Triliun dari China harus dilunasi dalam jangka waktu 60 tahun. Itu pelunasan dari uang rakyat. Dan kalau utangnya macet maka 4 BUMN terancam.
"Utang ama china itu dibayar 60 thn. Cucu kita nanti yg lunasi kalo proyek lancar. Kalo macet 4 bumn terancam, Boss," tulis Yusril di akun twitternya @Yusrilihza_Mhd, Sabtu (23/1/2016).
