Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, menyampaikan kecurigaannya terhadap proyek kereta cepat atau ‘High Speed Train (HST)’ Jakarta – Bandung. Masinton menduga adanya mark up dalam megaproyek senilai USD5,5 miliar tersebut.
Dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari Rabu (27/1), ia mengungkapkan bahwa proyek serupa di Iran nilainya jauh lebih murah dengan nilai yang ada di Indonesia.
Padahal, proyek kereta cepat di Iran jauh lebih panjang dari proyek kereta cepat Jakarta – Bandung. Bahkan perbedaannya sampai dua kali lipat. Kecurigaan lainnya juga berangkat dari kontraktor yang menggarap proyek kereta cepat, sama-sama dari China.
"Kereta api cepat di Iran menggunakan kontraktor yang sama jarak tempuh lebih jauh biaya lebih murah," terang Masinton.
Ia menambahkan, proyek di Iran yang lebih panjang menghabiskan anggaran sekitar USD 2,7 miliar, sementara proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sekitar USD 5,5 miliar. Oleh sebab itu, pihaknya meminta KPK memantau proyek tersebut.
"Di Indonesia bisa saja presiden tak diberikan informasi yang utuh. BUMN ini kan dibentuk konstitusi, apakah ada markup di sini," demikian Masinton, dilansir aktual.com.
