JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan, Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla harus merealisasikan janjinya membongkar kasus Freeport. Disisi lain, kalau Jokowi mau dan permohonan di DPR lancar, maka akan segera dibentuk pansus hak angket Freeport guna membuat terang polemik tersebut.
"Mudah-mudahan kalau Presiden dan Wapres mau, DPR nya lancar, kita akan bentuk pansus hak angket dan akan adakan persidangan terbuka untuk membuka misteri yang terlalu banyak seputar kasus Freeport," kata Fahri Hamzah dalam Diskusi Publik "Evaluasi Kritis Sepak Terjang PT Freeport Mengelola Tambang di Indonesia" di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa siang, (12/1/2016), seperti dilansir RMOL.
Menurutnya, saat ini tidak ada halangan untuk membongkar kasus ini. Dengan dibentuknya pansus hak angket, DPR akan bisa memanggil siapapun untuk menyelidiki dan meminta keterangan agar tabir Freeport terungkap.
"Pansus ini nanti menjadi pintu masuk untuk persoalan Papua yang lain. Kita bisa kembangkan ke persoalan Papua dan sekitarnya yang keadaannya masih labil, masih sering terjadi penembakan. Saya kira pansus Freeport nanti akan membuat terang banyak hal," ungkap politisi yang dikenal vokal ini.
DPR, dijelaskan Fahri, membutuhkan banyak referensi tentang perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia, utamanya Freeport yang merupakan perusahaan tambang terbesar. Oleh karenanya satu-satunya cara adalah dengan membentuk pansus hak angket.
"Apa yang mereka dapatkan, seberapa banyak yang kembali ke bangsa kita, harus kita ketahui semua,"kata dia.
Di parlemen saat ini diungkap Fahri sudah banyak anggota DPR yang membubuhkan tanda tangan mendukung hak angket Freeport.
"Dengan dukungan Ketua Umum parpol-parpol, dari Presiden dan Wapres, inisiasi ini bisa dipercepat. Saya berharap pekan ini surat sudah masuk, supaya pekan depan kita bacakan di paripurna lalu kita bentuk panitia hak angket," demikian politisi PKS ini.
