JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan dirinya mempunyai firasat wacana melengserkan dirinya sebagai wakil ketua DPR adalah bagian dari upaya untuk melemahkan PKS. Upaya ini menurutnya sama dengan upaya memecah belah Partai Golkar dan PPP dan menarik PAN dalam pemerintahan.
“Kalau ada yang menganalisa bahwa upaya ini untuk menarik PKS ke pemerintahan, saya punya firasat ini sama bagaimana Partai Golkar dan PPP dipecah dan PAN ditarik dalam pemerintahan.Saya akan klarifikasi hal in,” ujar Fahri kepada awak media di Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/1).
Fahri pun mengingatkan kader-kader PKS akan adanya upaya seperti itu. ”Saya akan kejar siapa yang main. Saya kasih warning kepada seluruh kader PKS, jangan merasa aman karena kita sedang diincar. Kita harus hati-hati namun kita tetap punya harapan karena sampai hari ini kita solid.Jadi jangan main-main,” tambahnya.
Ditanyakan apakah keputusan dirinya mundur memang ditentukan oleh Presiden PKS seperti yang kerap dikatakan oleh elit PKS saat ini bahwa keputusan itu tergantung pada Presiden PKS, Sohibul Iman, dirinya hanya mengingatkan DPP PKS tidak pernah diatur orang perorang.
“PKS tidak diatur oleh orang, tapi oleh aturan. Sebagai kader partai dan banyak orang-orang pintar didalamnya, semua mengerti dan bisa membaca peraturan. Apapun keputusan di PKS semua merujuk pada peraturan ini sesuai dengan organisasi yang modern. Pemimpin juga diikat dengan peraturan, tidak boleh seperti jaman dulu bahwa peraturan hanya untuk rakyat, sementara dia sendiri tidak,” tegas Fahri.
Terkait hal itu, Fahri mengingatkan fungsi Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) PKS yang menurut Presiden PKS sedang ditugaskan melakukan evaluasi terhadap kader-kader PKS yang menjadi pejabat publik termasuk dirinya, adalah melanggar AD/ART partai karena BPDO tidak punya kewenangan memeriksa seperti itu.
“BPDO itu tugasnya menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap kader-kader PKS yang dianggap melanggar. Jadi tidak ada tugas BPDO melakukan evaluasi. Kalaupun dikatakan ada evaluasi, maka seharusnya yang bisa melakukan adalah fraksi,” tegasnya.
Terkait tudingan dirinya membela Mantan Ketua DPR, Setya Novanto dalam kasus “Papa Minta Saham” Fahri menjelaskan pembelaan dilakukannya hanya terhadap lembaga DPR. Lagipula menurutnya jika dirinya dikatakan membela Setya Novanto, bagaimana dengan kader yang membela Sudirman Said. ”Saya dituduh membela Setya Novanto, yang membela Sudirman Said bagaimana?,” tanyanya.
Fahri pun meminta elit PKS yang melakukan gerilya untuk melengserkan dirinya tidak memutarbalikan fakta bahwa dia lah yang memulai meramaikan isu ini karena pada faktanya yang berbicara pertama mengenai isu pergantian wakil ketua DPR adalah Al Muzamil Yusuf dan Mardani Ali Sera.
“Saya kan pejabat publik, kalau ada kesalahan saya yah dibuka saja, apa saya maling atau bagaimana. Mekanisme organisasi menuntut transparansi, jangan dong bermain di air keruh. Saya ini orang yang taat aturan dan selama 17 tahun ikut mendirikan PKS dan 12 tahun menjadi anggota DPR, saya paham kultur di PKS dan tidak pernah ada yang seperti ini,” ujar Anggota DPR yang meraih suara terbanyak di PKS dan suara terbesar di dapilnya ini.
Terkait yang mengatakan bahwa ada permintaan dirinya harus mundur karena desakan kader menurutnya juga harus menjelaskan karena selama dia menjadi kader PKS dan berkeliling ke seluruh Indonesia, tidak pernah dia mendengar desakan untuk mundur dan bahkan semua selalu menyambut hangat.
"Jangan dong karena omongan satu dua orang yang minta saya mundur dikatakan itu permintaan kader. Kalau begini kan nanti rusak semuanya. Saya juga minta si A mundur atau si B mundur, gimana jadinya,” tandasnya. (portalpiyungan.com)
