Komisi III DPR memanggil Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/1/2016).
Dalam kesempatan tersebut, DPR juga melakukan Evaluasi Kinerja KPK.
Berikut "Hasil Evaluasi Kinerja KPK" seperti yang disampaikan Akbar Faisal, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem, melalui akun twitternya
1. Selamat Sore Indonesia. Berikut ini saya sampaikan evaluasi kinerja KPK saat Rapat dgn Pimpinan KPK, Rabu 27 Jan 2016.
2. Rapat kali ini adalah pertemuan perdana antara Komisi III DPR RI dgn Pimpinan KPK Jilid 4 yg baru.
3. Pertama, terkait pengamanan saat penggeledahan KPK ke ged DPR bbrp waktu lalu dgn membawa senjata laras panjang .....
4. adalah tindakan yg melanggar peraturan perUU Berdasarkan Keppres 63/2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional,
5. Gedung DPR/MPR masuk kategori obyek vital nasional (Pasal 1). Oleh karena itu, pengamanan gedung DPR dilakukan oleh.....
6. ...aparat internal yg dibantu oleh Kepolisian berdasarkan kebutuhan dan perkiraan ancaman dan/atau gangguan yg mungkin timbul (Pasal 6).
7. Kedua, Pengamanan oleh KPK di gedung DPR tdk sesuai dg Pasal 3 Per Kapolri No 1/2009 Ttg Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian
8. Yg harus memenuhi prinsip a. Legalitas: sesuai hukum yg berlaku, b. Nesesitas: penggunaan kekuatan dpt dilakukan bila memang diperlukan
9. dan tdk dpt dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi dan c. Proporsionalitas: penggunaan kekuatan...
10. harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yg dihadapi dan tingkat kekuatan.
11. Ketiga, dlm proses penggeledahan, potensi ancaman yang muncul sebenarnya tdk layak utk dihadapi dgn kekuatan senjata api
12. ...krn sdh terdapat aparat pengamanan dalam (Pamdal) DPR dan tdk boleh ada senjata api apapun di dlm ged DPR (Pasal 260 Tatib DPR).
13. Keempat, ada temuan2 BPK thdp laporan keuangan KPK tahun 2014, yaitu: a. Pembebanan akun belanja di KPK tdk sesuai dg kegiatan
14. ...yg dilakukan berupa kesalahan pembebanan anggaran yg berulang. b. Terdapat permasalahan pd pertanggungjawaban belanja operasional
15. yaitu belanja operasional deputi INDA dan kegiatan rekam sidang tdk didukung dg Bukti Pengeluaran seperti kuitansi, nota, struk, bon,
16. ...dan bukti lainnya dg total Rp790.724.365,00 jg Pertanggungjawaban 84 Perjalanan Dinas Pimpinan, Penasihat, Deputi, dan Sekjen,
17. serta 108 perjalanan dinas pegawai tdk memadai namun hanya sebatas permasalahan administrasi thdp 120 SPJ
18. atas belanja perjalanan dinas bagi Pimpinan, Penasihat, Deputi dan Sekjen senilai Rp733.913.283,00 dan 389 SPJ
19. atas perjalanan dinas pegawai KPK dg nilai Rp1.964.091.648,00.
20. KPK dianjurkan untuk mem-followup beberapa rekomendasi BPK terkait dengan temuan-temuan tsb.
21. Demikian informasi ini saya sampaikan demi perbaikan kinerja KPK ke depan agar penegakan hukum korupsi semakin baik dan profesional
22. juga untuk seluruh rakyat Indonesia khususnya konstituenku di Sul-Sel. Terima Kasih. Wassalam.
