Upaya untuk membuka diskusi tentang pengakuan lesbian, gay, bitransekual dan transgender (LGBT) ditengarai tak terlepas dari dukungan pihak luar. Mereka gencar mensosialiasikan hak-hak LGBT di Asia, terutama Asia Tenggara.
Pada tahun lalu saja di Thailand, Kedutaan Swedia, Kedutaan Amerika Serikat dan Badan Pembangunan PBB (United Nations Development Programme/UNDP) meluncurkan dana sebesar 8 juta dolar AS untuk membantu proyek kesamaan hak para LGBT Asia Tenggara di Bangkok.
UNDP juga mendukung agar membuka ruang dialog tentang hak-hak LGBT di Indonesia. Apalagi Indonesia masuk dalam daftar negara yang menolak hak-hak LGBT pada 2008 di Majelis Umum PBB.
Sebetulnya, sejak didirikan pada 1945, PBB tidak terlalu mendiskusikan tentang hak-hak LGBT. Baru pada 2008, Prancis dan Belanda yang didukung Uni Eropa menggelontorkan isu dukungan bagi hak-hak LGBT di Majelis Umum PBB.
Pada Oktober lalu, Sekjen PBB Ban Ki-moon bersumpah untuk menggencarkan hak-hak LGBT. Kendati ia mengakui, hingga kini belum berhasil mendorong kesamaan hak tersebut karena mendapat penentangan.
"Umumnya saya belum berhasil," ujar Ban Ki-moon pada sesi khusus Majelis Umum PBB.
Pada tahun ini upaya mendorong isu-isu keberagaman gender ditengarai masih akan terus digencarkan. Apalagi AS pada tahun lalu telah masuk dalam daftar negara yang mengesahkan pernikahan sesama jenis. (ROL)
Waspadai agen-agen asing perusak moral bangsa!
