Keputusan pemerintah untuk mengambil alih penyelenggaraan umroh sudah final. Hal itu dikatakan oleh Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Ahda Barori.
Pemerintah tetap akan mengambil alih penyelenggaraan umroh dari pihak swasta, meski ada penolakan dari beberapa penyelenggara haji khusus dan umroh.
Tekad pemerintah untuk mengambil alih penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) dari pihak swasta sudah bulat, bukan lagi wacana. Terlebih lagi, dari sisi dukungan dari Kementerian PAN dan RB, struktur untuk eselon dua di Ditjen PHU sudah disetujui. Tinggal diisi personilnya saja.
"Jadi, tekad kita sudah bulat," ungkap Ahda Barori, dikutip okezone, Minggu (13/12/2015).
"Nanti, kita punya direktur penyelenggara ibadah umroh," ia menambahkan.
***
Keputusan pemerintah ini banyak mendapat kritik publik.
"Saya kira masih ada yg bisa diambil alih oleh pemerintah.. tour wisata secara umum (bukan hanya umroh). Dan satu lagi, rumah makan nasi padang.. Diambil alih aja sama pemerintah...," sindir netizen Deddy Armyadi di jejaring facebook.
"Sareng laundry kiloan sae jigana (sekalian aja ambil alih usaha laundry kiloan)," timpal Virda Dimas Ekaputra.
"Duuuh bakalan ada jadi korban lagi ni akibat kebijakan baru pemrintah ini.. bakalan banyak karyawan biro umroh yg di PHK...makin gak ngerti saya apa yang mau..," ujar Amirul Tahta.
Pemerintah didesak publik ambil alih freeport, malah yang diambil alih umroh.
Sama asing tak berani, beraninya sama pribumi.
