Politikus PDIP Masinton Pasaribu menuding kegaduhan yang terjadi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini buntut dari permainan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Hal ini terbukti dari kasus Pelindo II hingga menyebabkan pencopotan mantan Kabareskrim Komjen Budi Waseso.
Anggota Komisi III DPR RI ini menambahkan, JK sudah mulai mengintervensi kasus Pelindo II hingga proyek listrik 35.000 Mega Watt. Sebagai Wakil Presiden, Masinton meminta JK berhenti bersikap intervensi dan berbisnis di atas kursi wakil negara.
“Saya selalu katakan kegaduhan itu karena BUMN, ESDM dan besarnya di wapres. Episentrum titik gaduhnya di wapres tadi. Dari persoalan listrik 5 mega watt yg dikritik Rizal Ramli itu. Di belakang kasus Pelindo II, dia kan telepon sana telepon sini. Kemudian dari Korea Selatan hubungi hingga Kabareskrim pada saat itu dicopot. Freeport juga kan mainan JK juga,” kata Masinton dalam diskusi dengan topik “Kinerja Satu Tahun Pemerintah Di Mata Publik” di Hotel Gren Alia Cikini, JL. Raya Cikini no 46, Jakarta Pusat, Minggu (20/12).
Lebih lanjut, Masinton mempertanyakan komitmen JK yang saat pilpres lalu mengatakan akan mengabdi kepada negara dan meninggalkan bisnisnya. Namun kini, sikap JK disebut sudah tidak sesuai dengan pernyataannya yang akan mengabdi untuk negara.
Dia mengaku khawatir, dengan posisinya saat ini, JK dengan leluasa dapat mengembangkan bisnisnya. Ia pun tidak melarang JK berbisnis, namun jangan sampai jabatan formal dijadikan cara untuk memuluskan usahanya.
Menyikapi kerisauan Masinton Pasaribu, koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi mengingatkan Mabes Polri dan KPK untuk merekam (intervensi) telepon dari para pembesar negara yang meminta agar RJ Lino dibebaskan dari segala tuduhan.
“Bahkan kalau telepon itu datang dari Wapres Jusuf Kalla (JK), bila menyoal kedudukan hukum RJ Lino, tak ada salahnya direkam. Nanti kita publikasikan transkripnya, dan kita perdengarkan kepada publik hasil rekaman percakapannya. Toh sekarang tidak penting lagi legalitas rekaman, sepanjang untuk menangkal pelanggaran etika pejabat negara, halal saja,” kata Adhie dalam rilis yang diterima merdeka.com, Minggu (20/12).
Dia menambahkan, preseden hukum (etika) yang dilakukan kepada Setya Novanto sebagai (mantan) Ketua DPR harus kita eksplorasi dan dijadikan yurisprudensi dalam kategori penyalahgunaan wewenang pejabat negara.
“Bahkan masih belum terlambat bagi Mabes Polri untuk memperdengarkan kepada publik percakapan Wapres JK saat dari Korsel menelepon kabareskrim Mabes Polri yang saat itu dijabat Komjen Budi Wasesa. Saya percaya, Mabes Polri punya rekaman percakapan itu,” ujarnya.
Sementara itu, menanggapi serangan Masinton tersebut, Juru Bicara (Jubir) Wapres Jusuf Kalla, Husain Abdullah mengatakan tuduhan yang dilemparkan Masinton tersebut justru membuat kegaduhan baru yang tidak perlu.
“Masinton sebagai orang PDIP, sebaiknya kembali masuk dalam barisan atau merapatkan barisan. Jangan mengumbar pernyataan di luar menyerang eksekutif yang nota bene diusung PDIP,” kata Juru Bicara Wapres, Husain Abdullah di Jakarta, Minggu (20/12).
Husein mengingatkan kegaduhan justru muncul pasca perombakan kabinet, seperti yang dicontohkan oleh Masinton sendiri soal listrik 35 ribu MW. Menurutnya, JK selaku Wapres mendampingi Presiden Jokowi, harus bisa menjalankan program yang diamanahkan PDIP tersebut. Program listrik tersebut adalah program yang juga telah dicanangkan oleh PLN.
“Posisi Pak JK justru pasang badan agar program ini jalan. Kalau tidak jalan bagaimana duet Jokowi-JK mempertanggungjawabkannya kepada rakyat dan PDIP yang mengusungnya?,” kata Husain Abdullah.
Sementara terkait persoalan Pelindo, Wapres JK hanya mengingatkan Polri agar bekerja sesuai instruksi Presiden Jokowi bahwa kebijakan jangan sampai dipidanakan dan kasus yang ditangani jangan sampai gaduh sebaiknya diekspose ketika tahap penuntutan.
“Kalau kasus Freeport, orang yang pertama meributkan agar Sudirman Said melapor ke MKD justru Masinton,” kata Husain.
Husain menegaskan sampai saat ini JK tidak berubah, tetap sesuai janjinya mengabdikan diri untuk negara.
“Yang ramai di luar hanyalah kecurigaan tak berbukti dan upaya mencatut nama Pak JK dengan Presiden Jokowi,” kata Husain.
Sumber: lingkarannews
