Wakil Ketua DPR Fadli Zon, mengaku di suatu kesempatan sempat berdebat dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, terkait kejanggalan masalah kontrak PT Freeport Indonesia.
Dilansir Vivanews (Sabtu, 12/12), Fadli menceritakan, pertemuan itu dilakukan sekaligus jamuan makan siang. Pertemuan itu diinisiasi oleh Komisi VII DPR.
Dalam pertemuan itu, Fadli mengaku berdebat dengan Sudirman terkait masalah kontrak Freeport Indonesia yang akan habis pada 2021.
"Kami berdebat dan dia (Sudirman Said) tidak bisa jawab," kata Fadli, dalam diskusi di acara polemik Sindo, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 12 Desember 2015.
Politikus Gerindra ini mempersoalkan, kenapa Freeport dalam menjalankan usaha pertambangannya diberi keistimewaan. Sementara itu, perusahaan-perusahaan tambang lainnya justru tidak diperlakukan yang sama.
Bahkan, kata Fadli, PT Aneka Tambang Tbk saja tidak diperlakukan seperti itu. Dengan dasar itu, Fadli menyebut ada tindakan-tindakan untuk memburu rente.
"Jelas di situ, jadi pemburu rentenya juga jelas. Rent seeking activity jelas, karena memberi peraturan yang menguntungkan pihak lain dan merugikan negara," tutur wakil ketua umum DPP Gerindra itu.
Untuk itu, Fadli melanjutkan, pihaknya mendorong terbentuknya Pansus Freeport. Dengan begitu, akan terlihat jelas persoalan-persoalan sebenarnya yang ada di perusahaan tambang asal Amerika Serikat, yang berdiri sejak 1967 itu.
"Akan bisa terbongkar bisnisnya di situ. Pajaknya benar nggak," katanya.
Dia juga mempersoalkan praktik tambang Freeport yang, menurut dia, tertutup. Bahkan, dari laporan yang ia peroleh, susah untuk masuk ke wilayah itu.
Menurut dia, hal ini bentuk kesalahan Freeport, karena menambang di wilayah Indonesia, negara yang berdaulat.
"Freeport ini negara dalam negara, susah ditembus. Negara kita ini berdaulat. Kok masih ada di wilayah tertentu kita belum bisa merdeka sepenuhnya," tutur Fadli.
