Dr. Michael Buehler, dosen Ilmu Politik Asia Tenggara pada School of Oriental and African Studies di London yang pertama kali bikin heboh 'Skandal Diplomasi' menangggapi bantahan Kementerian Luar Negeri RI terkait kunjungan Presiden Jokowi ke AS yang menggunakan jasa konsultan (pelobi).
Seperti dirilis ROL, melalui akun facebooknya, Michael Buehler mengunggah dokumen resmi terkait dugaan penggunaan broker dalam kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden Barack Obama.
Dokumen tersebut diunggahnya dalam tautan Facebook Michael Buehler V http://www.fara.gov/docs/6229-Exhibit-AB-20150617-3.pdf.
Dalam akunnya, Buehler menyebut, dokumen tersebut merupakan jawaban atas bantahan Kementerian Luar Negeri.
"Kemenlu melakukan konferensi pers terkait artikel yang saya tulis. Jika Kemenlu tidak mengetahui siapa yang menandatangani kontrak konsultan dengan juru lobi, lalu siapa mereka?" tulis statusnya, Sabtu (7/11) lalu.
Menurutnya, dalam kontrak tersebut jelas menyebut kepala negara asing dalam hal ini Republik Indonesia sebagai klien dari perusahaan konsultan R&R.
"Kepala negara Republik Indonesia telah menugaskan konsultan sebagai perwakilan eksekutif dari Pemerintah Indonesia," jelasnya.
Buehler juga mengingatkan bagi pembaca berita soal artikelnya untuk membaca artikel asli ("Waiting in the White House lobby") yang diterbitkan olehnya, beberapa waktu lalu. Buehler meyakini bahwa tulisannya beberapa hari lalu benar adanya.
