Pernyataan Dr. Michael Buehler membuat geger. Tulisan sang dosen politik Asia Tenggara di University of London's School of Oriental and African Studies yang dimuat dalam laman asiapacific.nu berjudul Waiting in the White House lobby tengah membuat kalangan Istana gerah.
Dalam tulisannya, Buehler menyebut konsultan Singapura, Pereira International, membayar US$80 ribu atau Rp1,09 miliar kepada sebuah perusahaan humas asal Las Vegas, R&R Partners, sebagai jasa lobi bagi pemerintah Indonesia.
Kementerian Luar Negeri RI dalam keterangan tertulisnya membantah pernah memakai jasa pelobi. Kementerian yang dikomandani Retno Marsudi itu menyebut tidak ada penggunaan jasa lobi dalam mengatur dan mempersiapkan kunjungan lima hari Presiden Jokowi ke Amerika Serikat.
Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah RI tidak mengeluarkan uang jasa lobi senilai Rp1,09 miliar. Namun dia mengaku tidak tahu apakah pemerintah memakai jasa pelobi dalam kunjungan Jokowi ke AS.
CNN Indonesia mendapatkan dokumen yang menyebut adanya kontrak antara Pereira International selaku penyewa, dan pemerintah Indonesia sebagai penyewa jasa konsultan tersebut. Dokumen tersebut memuat 10 subperjanjian.
Nama R&R International selaku pendaftar tertulis dalam surat kontrak bernomor 6229 pada sub nomor pertama. Sementara Pereira selaku penyewa terdapat pada sub nomor tiga. Perusahaan ini beralamat di 80 Rafles Place UOB Plaza 1, #35-29, Singapore 048624.
Peran Pemerintah Indonesia selaku penyewa dalam dokumen itu termaktub pada sub nomor sembilan. Di situ tertulis jika Pereira International selaku Foreign Principal disewa oleh pejabat eksekutif pemerintah Indonesia.
Adapun jasa yang harus disediakan Derwin Pereira selaku klien, yakni pihak yang memberikan pekerjaan kepada R&R International dan menandatangani dokumen tersebut atas nama Pereira International Pte Ltd, terdapat pada sub nomor tujuh. Pada sub ini terdapat empat poin.
Poin pertama menyebut pendaftar bakal menyediakan jasa konsultasi dan lobi untuk pemerintah Indonesia. Poin kedua mengatur untuk dapat menghadiri pertemuan dengan para pembuat kebijakan dan anggota-anggota Kongres AS, termasuk Departemen Dalam Negeri AS.
Poin ketiga mengusahakan peluang untuk bertemu dengan para anggota Kongres dalam kunjungan Presiden Jokowi ke AS. Poin keempat mengidentifikasi dan bekerja dengan individu-individu penting, media, organisasi publik, dan swasta serta pihak lain di AS untuk mendukung pekerjaan yang sedang dilakoni Presiden Jokowi.
Obama minta Jokowi ke AS sejak 2014
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Amerika Serikat Barack Obama tidak disusun oleh pihak ketiga atau konsultan public relation manapun.
Luhut berkata, undangan kunjungan kenegaraan tersebut sesungguhnya telah disampaikan Obama kepada Jokowi secara langsung pada forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Beijing, November 2014 silam.
"Jadi tidak ada urusan dengan broker," ucap Luhut kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (9/11).
Luhut memaparkan, awalnya pemerintah AS mengusulkan pertemuan kedua pemimpin negara itu diselenggarakan Juni lalu. Namun usulan tersebut mental karena ketika itu Jokowi harus menghadiri pernikahan putra pertamanya, Gibran Rakabuming.
Usul kedua menyebutkan, pertemuan Jokowi dan Obama sebaiknya dilaksanakan Juli 2015. Luhut berkata, usulan tersebut kembali tidak terlaksana karena bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri.
Setelah dua usulan waktu tersebut gagal, akhirnya perwakilan kedua pemerintah sepakat bahwa pertemuan antara Jokowi dan Obama akan digelar Oktober 2015.
Luhut mengatakan, pemerintah sama sekali tidak melibatkan pihak ketiga pada rencana pertemuan Jokowi dan Obama. Luhut berkata, sejak Obama menawarkan pertemuan pada forum APEC, kedua perwakilan negara secara intensif menjalin komunikasi. Salah satunya terjadi pada Maret 2015.
Ketika itu Luhut masih menjabat sebagai Kepala Staf Presiden. Dia bertandang ke AS dan bertemu dengan Penasihat Keamanan Nasional AS, Susan Rice, di Gedung Putih.
Secara khusus, Luhut sore tadi meminta masyarakat agar tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu yang dilemparkan peneliti maupun media asing. Ia mendorong masyarakat untuk mempercayai integritas para pejabat tinggi pemerintah RI.
"Percayalah, pemimpin Indonesia mempunyai harga diri. Kami tidak bisa dibeli oleh bule-bule itu. Memangnya siapa mereka," kata Luhut.
Sumber: CNN Indonesia
