Ketika kampanye sebelum memimpin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut koalisi tanpa syarat terhadap partai-partai pendukungnya. Namun, setahun menjabat, peneliti Indonesia Corruption Wacth (ICW), Donal Faris menilai kondisi saat ini ialah ‘koalisi pascabayar’.
Terlebih dengan merapatnya PAN dan ingin menawarkan sejumlah kadernya untuk menduduki posisi menteri.
“Jika dulu disebut koalisi tanpa syarat. Tapi sekarang koalisi pasca bayar. Barang jadi dulu baru eksekuasi,” ujar Donal dalam diskusi Sindo Trijaya, di Warung Daun, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2015), lansir okezone.
Donal menambahkan, alasan sejumlah partai menginginkan jatah menteri lantaran jabatan tersebut menjadi lahan basah untuk pendanaan partai. Alur tersebut muncul ketika menteri dengan mudah mengakses ke sumber-sumber ekonomi negara.
“Kenapa partai ingin kursi menteri, sulit dibantah, karena kursi merupakan jembatan untuk state recourses, itu sumber pendanaan partai untuk terus stabil. Apalagi sistem pendanaan partai itu lemah,” imbuhnya.
Dalam pengelolaan BUMN misalnya, Donal mencatat posisi perusahaan berplat merah yang vital di sektor ekonomi langsung, kini menjadi tempat disebarnya jaringan tim sukses. Hal tersebut merupakan bagian dari ucapan terimakasih pemerintah atas dukungan di pilpres silam.
“Harus diakui, posisi komisaris, itu bagian dari ucapan terimakasih. Apalai di BUMN, kepentingan bisnis, kebijakan dan relasi dengan swasta, jadi itu lingkaran besar dan lingkaran kecilnya di situ,” pungkasnya.
Apa yang disampaikan ICW benar adanya. Saat masa-masa Pilpres, dalam rangka meraih simpati publik, Capres Jokowi menyatakan tidak akan bagi-bagi kursi.
Jika Jadi Presiden, Jokowi Pastikan Tak Ada Bagi-Bagi Kursi
Senin, 31 Maret 2014, 10:37 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo mengatakan, ia tak mau mempraktekan politik transaksional jika terpilih menjadi presiden. Jokowi, panggilan akrabnya mengatakan, tak akan ada lagi istilah bagi-bagi kursi.
"Yang namanya negara besar harus dibangun bersama-sama. Tapi tidak dengan cara-cara nego kursi menteri," kata Jokowi, Senin (31/3).
Jokowi mengatakan, pada prinsipnya PDIP terbuka untuk berkoalisi dengan partai mana pun. Namun, kata dia, tentu harus dengan partai yang memiliki ideologi yang sama.
Gubernur DKI Jakarta tersebut mengatakan, ia tak mau berkoalisi dengan partai yang meminta syarat jatah kursi dengan jumlah tertentu. "Misalnya untuk kursi menteri. Jangan dipaksa-paksakan. Rekam jejaknya bagus tidak, profesional tidak, kompetensinya seperti apa," ujar dia.
http://www.republika.co.id/berita/pemilu/menuju-ri-1/14/03/31/n3a7dt-jika-jadi-presiden-jokowi-pastikan-tak-ada-bagibagi-kursi
Sekarang, setelah jadi presiden, bukan saja bagi-bagi kursi menteri, tapi juga bagi-bagi kursi jabatan Komisaris di berbagai BUMN untuk para relawannya.
Sebetulnya dalam politik di negara manapun yang namanya bagi-bagi kursi adalah hal yang wajar. Yang tidak benar adalah berjanji tidak bagi-bagi kursi tapi realitanya bagi-bagi kursi. Apa ini bukan pembohongan dan pembodohan publik?
