Oleh Arya Sandhiyudha*
Kandidat Doktor Hubungan Internasional Fatih University Turki
Banyak ulasan terkait kemenangan AKP lebih kepada membedah aspek domestik, tanpa mengaitkannya dengan dinamika kawasan dan internasional. Tulisan ini mencoba menyorot faktor dukungan negara kuat di kawasan (Uni Eropa) dan internasional (Amerika Serikat) bagi kemenangan AKP. Itu semua tidak bisa terpisahkan dari kebijakan terkait lima isu strategis berikut:
- Harmonisasi Kurdi,
- Ekonomi liberal,
- Serangan Rusia ke Suriah,
- Pengungsi Suriah ke Eropa, serta
- Trilema isu Suriah Kurdi-PKK-ISIS.
Sebagaimana pendapat Chris Miller, sebenarnya mitra Barat tidak terlalu menyukai kemenangan ini, karena sikap intoleransi presiden Turki terhadap oposisi. Namun Barat juga menaruh harapan bahwa kemenangan AKP yang memperlihatkan peningkatan suara untuk AKP dari etnis Kurdi, dapat menambah peluang terjadinya kesepakatan damai dengan militan PKK Kurdi. Peluang Partai berkuasa Turki (AKP) dan Kurdi untuk bekerja sama, apabila menganggap utama agenda untuk memerangi ekstrimis ISIS, yang telah mengontrol mayoritas teritorial dari negara tetangganya, Suriah dan berpeluang sangat besar mengokupasi seluruh wilayah. – YaleGlobal.
Partai Keadilan dan Pembangunan Turki, yang lebih dikenal dalam singkatan AKP, memenangkan 317 kursi di Majelis Nasional Umum pada pemilu hari Minggu; lebih dari yang diprediksi dan lebih dari 276 kursi yang dibutuhkan untuk mayoritas, meski tidak cukup untuk mengubah konstitusi secara langsung.
"Dalam menghadapi konflik terbaru dengan kelompok-kelompok militan Kurdi, serta ancaman keamanan Turki dari selama empat tahun terakhir kecamuk perang di Suriah, Turki (pasca kemenangan besar AKP) akan melanjutkan pendekatan kebijakan saat ini dalam mengelola konflik," tulis Chris Miller, associate director of Yale University’s Grand Strategy Program.
Dukungan Pendekatan Stabilisasi
Kemenangan incumbent AKP Turki dalam Pemilihan Umum legislatif/parlemen pada hari Minggu (1 November 2015) memiliki implikasi bagi negara-negara tetangganya. Suara tersebut dilihat sebagai dukungan kepada pendekatan kebijakan yang dipilih oleh Presiden Tayyip Erdogan dan partai politiknya yang telah memerintah Turki sejak tahun 2002 untuk terus menghadapi konflik dengan kelompok-kelompok militan Kurdi, serta kepercayaan untuk menanggulangi perang yang telah berlangsung empat tahun di Suriah.
Kemenangan Partai Keadilan dan Pembangunan tidak hanya mengejutkan karena partai memenangkan suara mayoritas di parlemen, mengubah drastis dari hasil pemilihan Juni yang melihat dukungan AK Partai jatuh ke posisi terendah selama satu dekade dan menyebabkan nasib parlemen yang menggantung. Dalam pemilihan pada tanggal 1 November tersebut, partai tidak hanya memenangkan kembali mayoritas parlemen, namun telah mencapai lebih dari yang diprediksi banyak jajak pendapat dengan mengambil alih 49 persen suara rakyat. Sementara Partai Rakyat Republik, yang merupakan partai sekuleris agresif yang berhaluan Kemalis, CHP, hanya memenangkan 25 persen suara, mirip dengan hasil Juni, sementara MHP, partai gerakan nasional yang merupakan partai ultra-nasionalis, dan sayap kiri Kurdi HDP kehilangan suara, masing-masing pemenang sekitar 11 persen.
Harmonisasi Kurdi dan Ekonomi Liberal
Sejak Juni, dinamika politik Turki diwarnai konflik terbuka antara pemerintah dan militan PKK Kurdi, yang berjuang untuk kemerdekaan atau otonomi yang lebih besar (tidak dalam kontrol ketat Ankara, ibukota Turki). Kurdi Turki – yang merupakan 15-20 persen dari populasi Turki banyak bermukim di wilayah tenggara berbatasan dengan Suriah, Irak dan Iran dan telah lama memiliki hubungan konfrontatif dengan pemerintah Turki. Pandangan kritis terhadap AKP melihat bahwa Erdogan telah menghasut konflik untuk meningkatkan dukungan partainya, sementara pemerintah menyatakan klaim bahwa PKK-lah pertama melanggar gencatan senjata dengan meluncurkan serangan terhadap tentara dan polisi Turki. Situasi keamanan lain, seperti dua pemboman mematikan, satu di selatan kota Suruc dan yang kedua di Ankara, yang menewaskan lebih dari 100 orang, juga menjadi perhatian utama, dimana dalam pemberitaan banyak dikaitkan dengan militan ISIS yang menyatakan pembentukan kekhalifahan dalam perang di Suriah dan Irak.
Dihadapkan dengan situasi spiral bernuansa kekerasan tersebut, pemilih Turki cenderung memutuskan bahwa stabilitas adalah yang terbaik diperhatikan oleh Turki, dan kepercayaan untuk memerintah itu diberikan kepada AKP dengan suara mayoritas telak sehingga tidak membutuhkan koalisi yang dianggap berpotensi melahirkan situasi yang lebih tidak stabil. Memberikan suara kepada sayap kanan ultra-nasionalis MHP, dianggap akan memperburuk konflik, karena tawaran kebijakannya yang lebih keras dalam merespon tuntutan Kurdi, dan Kurdi HDP kehilangan suara karena sebagian pemilihnya beralih ke AKP, yang kini diamanahkan untuk menggunakan jabatan empat tahun untuk memulihkan keamanan.
Hasil Pemilu ini juga memaksa negara-negara tetangga Turki dan sekutu dari negara-negara besar untuk mengkalibrasi ulang strategi mereka terhadap situasi Turki. Mitra-mitra Barat Turki, termasuk mitra dagang utama di Eropa dan sekutu NATO, dalam beberapa masa terakhir telah menunjukkan ketidaksukaannya terhadap presiden Erdogan. Sikap Erdogan yang dianggap intoleran dengan oposisi politiknya telah membuatnya kehilangan banyak teman di Barat, dimulai dari tindakan keras nya pada 2013 terhadap gelombang protes di Istanbul Gezi Park. Subversi sistem peradilan negara dan dugaan korupsi juga telah menuai gelombang kritik dari pemerintah Barat dan kelompok masyarakat.
Namun, meskipun banyak orang di Barat lebih senang melihat Erdogan jatuh, kemenangan mayoritas parlemen AKP juga sebenarnya mereka lihat memiliki beberapa manfaat strategis. Pengamat Barat lebih takut kalau AKP memilih untuk membentuk koalisi dengan MHP yang sayap kanan-jauh alias ultra-nasionalis. Pilihan menyeret politik Turki ke kanan, dianggap Barat akan memperparah konflik dengan Kurdi, dan menambah tinggi retorika anti-Barat dalam politik Turki. Dengan AKP sebagai mayoritas parlemen, beberapa pengamat Barat berharap, AKP memiliki modal politik yang cukup untuk fokus pada reformasi ekonomi (liberal) dan meningkatkan upaya harmonisasi hubungan dengan Kurdi, dua inisiatif yang didukung Barat sepenuhnya.
Dua Agenda Prioritas Eropa: Rusia dan Pengungsi
Lebih penting lagi bagi Barat, bagaimanapun, hubungan Barat dengan Turki perlu semakin difokuskan pada dua agenda kepentingan bersama: Rusia dan pengungsi Suriah yang mengalir ke Eropa.
Serangkaian gelar serangan pemboman Rusia di Suriah telah mengondisikan situasi meningkatnya hubungan antara Turki dan Barat dengan menggarisbawahi kepentingan bersama untuk menyingkirkan pengaruh Rusia di Timur Tengah.
Rangkaian serangan Rusia di Suriah telah membuat negara-negara Eropa jengkel. Pada saat ini negara-negara Eropa tengah berjuang untuk mengatasi lonjakan pengungsi dari Suriah dan lainnya ke negara-negara seperti Jerman, dan Turki tidak bisa tidak merupakan sekutu utama yang menjadi pilihan. Uni Eropa melakukan kerja sama intens dengan Ankara dengan memberikan dukungan terhadap perbaikan kondisi pengelolaan pengungsi yang lebih baik di Turki, yang saat ini menjadi tuan rumah bagi lebih dari 2 juta pengungsi Suriah. Mengingat prioritas krisis pengungsi ini bagi politisi Eropa, hubungan kerjasama dengan Turki cenderung lebih dipertimbangkan daripada perbedaan pandangan atau ketidaksukaan Eropa terhadap cara AKP mengelola politik dalam negeri Turki.
Dampak terbesar dari Pemilu, juga akan terasa di tenggara Turki, serta Suriah dan Irak – tiga kawasan ini disesaki dalam situasi konflik yang rumit. Konflik antara pemerintah Turki dan kelompok Kurdi telah bercampur dengan situasi perang sipil di Irak dan Suriah dalam beberapa tahun terakhir.
Perang di Suriah juga telah secara tajam membelah masyarakat Turki, serta mempengaruhi pola dukungan mereka hingga pilihan politiknya dalam Pemilu. Sejak demonstrasi terhadap Presiden Suriah Bashar al Assad dimulai pada tahun 2011 yang disikapi dengan brutalitas represif hingga pembantaian dari rezim, Ankara keras mengkritik pemerintah Suriah yang telah melampaui batas terhadap para demonstran. Kekerasan telah berjalan di luar kendali – dan sebagai konflik diperparah oleh sentimen sektarian, dengan sekte Alawi sebagai pendukung pemerintah dan Sunni yang menjadi mayoritas pendukung gerakan oposisi – membuat Ankara juga menambah intervensinya atas nama kelompok-kelompok pemberontak Sunni. Dalam hal ini, identitas Turki yakni LAST Laicism/Sekulerism, Ataturkism/Mustafa Kemal, Sunnist, dan Turkist membuat merasa secara native menjadi berpihak dan sikapnya juga menciptakan pola dukungan dari kelompok Sunni di dalam negeri ataupun luar negeri, seperti gerakan-gerakan yang terinspirasi dengan Ikhwanul Muslimin di Timur Tengah. Ditambah lagi, retorika penyikapan isu Gaza, Khartoum, Kairo, Allepo, Uyghur, sampai Rohingya juga telah berdampak pada meningkatnya popularitas AKP di dunia Muslim.
Trilema Isu Suriah Kurdi- PKK- ISIS, dan Pilihan AS
Sejak pemerintah Suriah bersepakat membagi kewenangan dengan pihak Kurdi, terutama di daerah yang berbatasan Turki dengan menyerahkannya ke bawah kendali PYD, milisi Kurdi, maka tingkat kerentanan perbatasan bertambah. Ini dipengaruhi oleh PYD yang mengelola link kuat dengan PKK untuk mendukung gerakan konfrontasi memerangi pemerintah Turki. Turki melihat munculnya wilayah pro-PKK di Suriah sebagai ancaman potensial eksistensial, dan melihat mereka sebagai ancaman potensial yang membentuk basis serangan PKK, dan mengkhawatirkan potensinya sebagai negara merdeka secara de facto dengan dukungan saudara-saudara Kurdi-nya di Suriah, Irak, dan Iran. Sebagai respon, Turki membatasi pasokan ke wilayah Kurdi, bahkan ketika mereka diserang oleh pasukan ISIS. Dibatasinya pasokan berdampak kepada Suriah Kurdi yang menghadapi ISIS, karena biasanya penduduk etnis Kurdi Turki juga turus mendukung upaya untuk membela Suriah Kurdi. Hal ini juga menyebabkan perbedaan pendapat dengan Amerika Serikat, yang mendukung peran Suriah Kurdi dalam memerangi ISIS. Situasi inilah yang membuat AS lebih membutuhkan stabilitas wilayah Kurdi di Turki.
Hasil Pemilu kini memberikan posisi yang kuat bagi pemerintah – dan sejumlah besar modal politik – untuk mendorong kesepakatan damai dengan PKK. Kesepakatan tersebut akan membantu menyelesaikan konflik Kurdi di Turki dan memperbaiki hubungan antara Ankara dan Suriah Kurdi, yang itu lebih disukai Amerika Serikat. Penurunan elektoral yang dialami HDP mungkin akan membuat PKK lebih bersedia untuk mencapai kesepakatan. Perpanjangan konflik antara pemerintah dan PKK musim panas ini, sepertinya telah membuat -baik terpaksa ataupun rasional- dukungan AKP dari etnis Kurdi meningkat, sementara dukungan untuk Kurdi HDP jauh berkurang. Ini merupakan sinyal jelas kepada PKK, bahwa banyak orang Kurdi tidak menginginkan pendekatan kekerasan untuk memperjuangkan hak-hak Kurdi. Hasil Pemilu akan menekan PKK untuk meletakkan senjata dan setuju untuk kesepakatan damai.
Kesepakatan akhir antara Ankara dan PKK akan menentukan arah konflik/perang saat ini. Apakah Turki akan perlu mengkhawatirkan Suriah Kurdi dan membiarkannya sendirian menghadapi ISIS, atau turut mendukung mereka dalam pertempuran mereka melawan ISIS. Konflik di Suriah dan Irak tidak mungkin dapat segera teratasi. Tapi Pemilu Turki memberi peluang perbaikan untuk menyelesaikan setidaknya satu dari sekian konflik di kawasan itu.[]
*Sumber: http://www.renovasinegeri.com/analisa-dibalik-kemenangan-besar-akp-turki/
