Oleh Feri Susanto
Tentang Kegaduhan APBN 2016.
Lagi, KMP vs KIH
KIH ingin memaksakan PMN (Penyertaan Modal Negara) puluhan triliun rupiah masuk dalam APBN 2016. Empat puluhan triliun jumlahnya. Tujuannya untuk menyuntikkan dana segar ke beberapa perusahaan BUMN, yang Anda tahu bahwa banyak direktur dan komisarisnya adalah relawan Jokowi. Kita jelas akan menolak. Untunglah KMP menolak.
[Fahri Hamzah: Daripada Suntik BUMN, RAPBN Lebih Baik untuk Desa
Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah tercengang melihat alokasi dana Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp37 Triliun untuk BUMN dalam RAPBN 2016. Menurutnya lebih baik dana tersebut digunakan untuk dana desa, Rabu (28/10/2015).
http://video.metrotvnews.com/play/2015/10/28/445384/fahri-hamzah-daripada-suntik-bumn-rapbn-lebih-baik-untuk-desa]
PMN hanya akan menjadi bancakan, proyek pejabat BUMN, yang kemudian akan diperas oleh oknum penguasa dan berselingkuh dengan pengusaha. Gelimang korupsinya akan sangat terbuka. Lagi pula, yang akan menikmatinya hanya sebagian BUMN, plus pejabatnya.
Makanya KMP ingin mengalihkan dana tersebut, dari pos PMN menjadi dana desa yang tentu akan dinikmati oleh banyak warga bangsa ini, khususnya pedesaan. Tapi KIH bergeming. Memang mata duitan dan masa bodoh dengan kesulitan rakyat.
Selain itu, KIH juga menyebut ada potensi dana dua puluh triliun lebih dari 'tax amnesty', alias pengampunan pajak. Apa artinya? Cukong-cukong rakus yang bertahun-tahun mengemplang pajak itu akan diampuni oleh pemerintahan Jokowi.
Logika sederhana dari kisruh APBN ini adalah: BUMN yang keuangannya masih sehat-sehat saja malah disubsidi, sementara untuk keperluan rakyat subsidinya dicabut.
Demikian pula tentang pajak. Untuk rakyat dipasang tinggi, bagi konglomerat pengemplang pajak malah diampuni.
Maka kita harus menolak!
Ada yang masih koar-koar Jokowi pro rakyat?
