Perseteruan dalam pengesahan RAPBN 2016 akhirnya tuntas. Wakil ketua DPR Taufik Kurniawan yang memimpin rapat akhirnya mengetok palu mensahkan RAPBN 2016 menjadi APBN 2016 dalam rapat paripurna DPR pada Jumat (30/10) malam.
Alotnya pembahasan RAPBN 2016 bersumber dari pos anggaran Penanaman Modal Negara (PMN) sebesar Rp 39 triliun yang diusulkan pemerintah namun ditolak oleh partai-partai yang tergabung dalam KMP terutama Gerindra.
Setelah Menkeu bertemu langsung dengan Prabowo Subianto, akhirnya disepakati PMN ditunda danakan dibahas oleh komisi terkait pada pembahasan APBN-P 2016.
"Mengenai PMN, dikembalikan kepada komisi terkait yang akan dibahas dalam APBN-P 2016 yang akan datang," kata Wakil Ketua DPR.
Penolakan Gerindra atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2016 berakhir dengan kompromi pos anggaran Penanaman Modal Negara. Sikap itu disepakati setelah Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro menemui pimpinan Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Jumat malam.
Dilansir Tempo, pertemuan Bambang dan Prabowo berlangsung di sela-sela acara pelantikan pengurus Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut, menteri Bambang menjelaskan posisi pemerintah terkait skema Penanaman Modal Negara bagi Badan Usaha Milik Negara.
“Menkeu menjelaskan hal terkait PMN,” ujar Ketua Fraksi Gerindra, Ahmad Muzani, Jumat, 30 Oktober 2015. Muzani mengatakan, penjelasan itu tak mengubah sikap Gerindra untuk menolak skema PMN dalam postur APBN 2016. Dana itu mestinya disalurkan untuk pos anggaran yang bersentuhan langsung dengan rakyat.
Ketua Umum Gerindra, Prabowo, bahkan meminta pemerintah menyalurkan dana itu untuk meingkatkan dana desa. “Karena dulu Prabowo sempat menjanjikan Rp 1 miliar, sementara Jokowi Rp 1,4 miliar per desa setiap tahunnya,” kata Muzani. “Sementara, anggaran untuk semua desa yang bisa dialokasikan baru mencapai Rp 20 triliun,”
Menurut Muzani, skema PMN layak dihentikan lantaran pemerintah terlalu sering menyetor modal kepada BUMN. “Pemerintah sudah menyetor Rp 62 triliun. Kalau sekarang ada tambahan Rp 39 triliun, itu artinya sudah ada Rp 101 triliun anggaran yang disuntik selama kepemimpinan Jokowi,” kata Muzani.
Karena itu, kata Muzani, Prabowo mengusulkan pemerintah untuk menyalurkan dana itu ke pos anggaran yang bersinggungan langusng dengan kepentingan rakyat. “Kami ingin agar ada upaya serius mengatasi hutang sektor perikanan, pertanian, serta perhatian bagi korban bencana,” ujar Muzani.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro tak membantah pertemuanya dengan Prabowo. “Intinya sudah ada kesepakatan,” ujarnya. Menurut dia, catatan yang disampaikan Gerindra sudah diakomodir pemerintah dengan menunda pembahasan itu dalam APBN perubahan 2016.
