Tugas DPR adalah mengontrol dan mengawasi pemerintah (eksekutif) agar menggunakan uang rakyat yang jumlahnya sangat besar Rp 2.039,5 triliun (APBN-P 2015) digunakan betul-betul untuk kemakmuran rakyat.
DPR juga harusnya digunakan rakyat untuk mengontrol kerja para menteri, menyuarakan problem rakyat agar diselesaikan eksekutif (pemerintah).
Tapi, selama ini media (dan LSM/NGO) malah selalu 'menyerang' DPR, meributkan terus uang DPR yang jumlahnya cuma 0,196 persen. Urusan-urusan kecil DPR terus diributkan dan diserang sehingga fungsi kontrol DPR terhadap pemerintah menjadi lemah. Akibatnya tiba-tiba Menteri Rini nambah utang tanpa kontrol DPR. Sebaliknya media dan NGO abai terhadap uang rakyat yang dikelola eksekutif yang jumlahnya 99,9 %.
Begitu disampaikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah belum lama ini.
Berikut rekaman video pernyataan Fahri Hamzah yang sangat gamblang:
(link: https://www.youtube.com/watch?v=-xd7hLxK8X0&feature=youtu.be)
