Selama 10 Tahun era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, gaji presiden tidak naik. Gaji pokok Presiden sebesar Rp 30,24 juta, tunjangan jabatan Rp 32,50 juta sehingga total gaji yang diterima presiden setiap bulan sebesar Rp 62,74 juta.
Setiap ada usulan kenaikan gaji Presiden, Fraksi PDIP menolak rencana kenaikan gaji presiden dan menteri. PDIP merasa gaji mereka sudah cukup.
”Fokus program Presiden adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, kenapa yang diutamakan dulu peningkatan gaji pejabat?” kata Ketua F-PDIP Tjahjo Kumolo, Minggu (25/10). [KOMPAS]
"Bekerja saja belum, kok sudah ada polemik soal kenaikan gaji. Seharusnya kinerja berjalan dulu. Kemudian dilihat pantas atau tidak ada kenaikan gaji," kata Sekjen PDIP Pramono Anung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/10/2009). [detikcom]
ITU DULU.... SAAT JADI OPOSISI.
Sekarang, di tahun 2015 era Presiden Joko Widodo, PDIP mengusulkan agar gaji presiden naik, tak tanggung-tanggung naik hampir lima kali lipat menjadi Rp 300 juta. (Baca: PDIP Usul Gaji Presiden Naik Jadi Rp 300 Juta)
Berikut arsip penolakan PDIP atas usul Kenaikan Gaji Presiden dan Pejabat:
(1) Detikcom
Senin 26 Oct 2009, 12:00 WIB
PDIP Tolak Kenaikan Gaji Presiden & Menteri
Jakarta - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak rencana kenaikan gaji presiden dan menteri. PDIP merasa gaji mereka sudah cukup.
"Fraksi PDIP akan menolak itu. Saya rasa gaji menteri sudah cukup. Apalagi ada dana taktis yang besar. Ada transportasi, pakaian, mau makan juga ada uangnya," kata Sekjen PDIP Pramono Anung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26\/10\/2009).
Pramono pun menyayangkan usulan itu karena para menteri belum menunjukkan kinerja tapi sudah ada usulan kenaikan gaji.
"Bekerja saja belum, kok sudah ada polemik soal kenaikan gaji. Seharusnya kinerja berjalan dulu. Kemudian dilihat pantas atau tidak ada kenaikan gaji," ujarnya.
Pramono mengatakan, kondisi ekonomi Indonesia ke depan sedang dalam masa recovery. Kalau ada kenaikan gaji para menteri maka kebijakan itu akan jauh dari rasa keadilan. Seperti asumsi harga minyak di APBN 2010 sekitar US$ 60-63 per barel. Jika tahun depan menembus angka psikologis US$ 90-100 per barel itu akan menjadi beban anggaran yang berat.
"Hari ini sudah US$ 80 per barel. Satu tahun ke depan kondisi perekonomian kita tidaklah ringan. Rencana kenaikan akan menjadi beban berat bagi APBN," ungkapnya.
Kalau kenaikan gaji tersebut dijadikan alasan untuk meningkatkan kinerja, menurut Pramono, tanpa kenaikan gaji, para menteri sudah bersumpah untuk bekerja sungguh-sungguh. Apalagi jika dikait-kaitkan dengan besarnya gaji komisaris BUMN dibanding menteri.
"Alasan itu tidak tepat. Saya rasa saya melihat ini kontra produktif. Kalau reformasi harusnya keseluruhan jangan gaji menteri saja tapi bicara gaji birokrat," imbuhnya. (gus/iy)
http://news.detik.com/berita/1228540/pdip-tolak-kenaikan-gaji-presiden--menteri
(2) KOMPAS
F-PDIP Tolak Kenaikan Gaji Pejabat
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Dewan Perwakilan Rakyat akan menolak kebijakan pemerintah yang akan menaikkan gaji pejabat negara.
”Fokus program Presiden adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, kenapa yang diutamakan dulu peningkatan gaji pejabat?” kata Ketua F-PDIP Tjahjo Kumolo ketika dikonfirmasi, Minggu (25/10).
F-PDIP juga telah menugaskan anggotanya yang duduk di Komisi II dan Badan Anggaran untuk mengkritisi dan menolak kebijakan tersebut apabila ada usulan yang masuk.
Menurut Tjahjo, seharusnya yang diprioritaskan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono adalah program di bidang pertanian agar kesejahteraan petani meningkat atau peningkatan kesejahteraan buruh, bukan pejabat.
Apabila kebijakan ini bukan kebijakan Presiden, hal itu juga menunjukkan bahwa menteri tidak bisa memahami, bahkan mencederai program prioritas Presiden yang disampaikan dalam pidato pelantikan, yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat, demokrasi, dan keadilan.
”Presiden SBY harus menegur menteri yang tidak tanggap dan memahami prioritas programnya,” ujar Tjahjo.
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di sela-sela rapat koordinasi kabinet di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Minggu, menegaskan bahwa tidak hanya gaji menteri yang diusulkan naik, gaji presiden dan pejabat negara lainnya juga bakal naik.
Sumber: Koran KOMPAS, 26 Oktober 2009 (yang diarsipkan ICW)
