Aktivitas Gereja Injili di Indonesia (GIDI) yang mewajibakan masyarakat Tolikara, Papua, untuk mengecat rumah mereka dengan warna bendera dan lambang negara Zionis Israel dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pasalnya, hingga kini Indonesia juga tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara agressor itu.
"Seperti menampar wajah pemerintah. Ini soal serius, bukan main-main," kata anggota Komisi III DPR yang membidangi urusan hukum, HAM dan keamanan, Muhammad Nasir Djamil, dalam konferensi pers di Jakarta, (31/07).
Karena itu, atas tindakan GIDI yang telah melakukan penyerbuan umat Islam yang sedang beribadah dan pelarangan jilbab terhadap kaum Muslimat, Nasir mendesak kepolisian supaya dapat mengungkap otak inteletual dibalik tragedi itu. Jika tidak diadili, kata Nasir, akan merusak keseimbangan. Aktor intelektual itu, setelah diaungkap, harus segera diadili secara transparan dan obyektif.
"Tidak boleh mensimpiflikasikan kasus ini sebagai kriminal biasa, ini bukan kriminal biasa. Ada sesuatu dibalik ini semua. Seolah-olah ada pemerintahan bayangan di Tolikara," ungkap pimpinan Tim Pemantau Otsus DPR itu.
Politisi PKS asal Aceh itu mengingatkan, bila kasus ini tidak diselesaikan sampai akar-akarnya, dikhawatirkan akan memunculkan persoalan baru.
Nasir juga menyinggung soal cara aparat kepolisian menangani Tragedi Tolikara ini. Menurutnya, aparat kepolisian sudah bekerja sesuai prosedur (SOP). Hanya saja, menurut dia, ada kekuatan yang membuat aparat tidak berdaya yang dia sebut sebagai pemerintah bayangan di Tolikara.
"Kegiatan (KKR dan Seminar GIDI) itu internasional. Mestinya yang beri izin Mabes Polri, Polda nggak bisa, apalagi Polres," pungkasnya.
Sumber: suara-islam.com
