Indonesia’s President Jokowi lacks leadership on corruption
Author: Liam Gammon, ANU
(a PhD candidate at the College of Asia and the Pacific, the Australian National University)
The higher they rise, the harder they fall. Makin tinggi naiknya, Makin sakit jatuhnya. Tak seorang pun politisi di Indonesia setelah masa Soeharto yang bisa bersinar begitu cepat seperti Joko Widodo (Jokowi), pemenang pemilu presiden 2014 ini diyakini jadi angin segar bagi demokrasi yang meriah tapi tak lepas dari korupsi. Kenyataannya pada masa kepresidenan Jokowi, berkebalikan, dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat sipil, pemerintah asing dan investor. Delapan bulan telah berlalu secara mengejutkan Jokowi nampak sukar untuk berubah, tidak mengikuti perkembangan, dan tidak menunjukan kemampuan yang dibutuhkan.
Sebagai orang yang berasal dari luar (Ibu Kota) Jakarta, dalam masa pemerintahannya akan selalu ada campur aduk antara kesepakatan dan pertentangan, terutama dengan partainya sendiri PDI-P dan pimpinan partainya, mantan presiden Megawati Sukarnoputri. Usaha Megawati untuk mengendalikan presiden baik itu secara pribadi maupun dalah hal kebijakan telah begitu jauh melampaui perkiraan para pengamat. Kelemahan Jokowi yang sangat mengejutkan dalam hal berhadapan dengan kemauan dari Megawati dan pengurus partai lainnya telah memperjelas kritik yang menyatakan bahwa dia adalah 'boneka' dari sang pimpinan partai (a ‘puppet’ of party bosses).
Usaha yang serius untuk memperbaiki peraturan dan kebijakan yang tumpang-tindih di bidang ekonomi begitu lama tak bisa dirundingkan karena hubungannya dengan para elit politik masih saja tegang. Dorongan yang didukung banyak kalangan agar pembiayaan infrastruktur disalurkan sebagian besarnya kepada BUMN agar menjaga rekanan KSO dan juga pemegang saham tetap senang. Khawatirnya akan hasil jajak pendapat yang buruk juga terlihat di balik sebagian kebijakan yang hasilnya tidak sesuai dengan harapan akibat dari keputusan yang berani, yang dibuat dalam masa bulan madu yang singkat, untuk menghapus subsidi BBM yang begitu besar di Indonesia. Tampaknya, di bawah Jokowi, ekonomi Indonesia akan terus berlanjut tanpa arahan yang jelas, dengan perubahan yang terhalang oleh korupsi dalam bidang ekonomi dengan politisasi seperti yang masih saja ada.
Politik dalam negeri juga telah mempengaruhi hubungan luar negeri Indonesia. Kurangnya minat Jokowi dalam hal hubungan luar negeri menjadi petunjuk bagi pakar kebijakan luar negeri untuk perlu mengambil posisi di depan. Untuk beberapa masalah situasi ini telah berlangsung. Walapun sudah seperti ini tetap saja perhatian presiden untuk negara ditunjukan dengan cara politisasi kebijakan-kebijakan dalam negeri, seperti hukuman mati warga negara asing untuk penyelundupan narkoba dan penenggelaman kapal nelayan ilegal, dibuat tanpa pertimbangan serius dari efek kebijakan itu pada reputasi dan hubungan luar negeri Indonesia.
Pemberantasan korupsi pada level atas juga mengalami kesulitan. Di bawah tekanan dari Megawati, Jokowi mengejutkan publik dengan penunjukan calon Kapolri yang terkait kasus korupsi serius. Lembaga penegakan hukum yang paling disegani di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah diintimidasi secara terus-menerus oleh lembaga kepolisian yang makin membahayakan proses reformasi dalam bidang hukum.
Penunjukan Jokowi terhadap seorang anggota partai politik sebagai Hakim Agung menunjukan betapa minimnya kepentingan yang ditempatkan untuk membersihkan sistem peradilan. Lebih jauh mengenai adanya keinginan dari militer untuk bisa kembali ke sistem pemerintahan sipil telah berlangsung perlahan-lahan – seperti program pembangunan daerah tertinggal dan penyediaan pengamanan untuk fasilitas-fasilitas pemerintah – yang mana telah dihilangkan pada masa reformasi
Jalan masih panjang bagi Jokowi untuk membuktikan kemampuan dalam mewujudkan perekonomian Indonesia yang lebih kompetitif dan menekan korupsi dalam pemerintahannya – itu pun, jika dia mau. Tapi sekarang banyak kalangan dalam yang khawatir bahwa Jokowi sangat kurang keinginannya dalam melibatkan diri untuk mencapai tujuan dalam setiap situasi politik.
*diterjemahkan dari artikel asli oleh Kang Komen
http://www.eastasiaforum.org/2015/07/03/jokowi-lacks-leadership-on-corruption/
