Menteri ESDM Sudirman Said beberapa minggu yang lalu (Rabu, 13/5) mengatakan, Indonesia tengah berjuang untuk meningkatkan cadangan BBM nasional. Pasalnya, cadangan BBM yang saat ini yang dimiliki PT Pertamina hanya berkapasitas 20 hari. Disebutkan bahwa Sudirman ingin agar seminimalnya cadangan BBM nasional bisa 30 hari.
Menurut perhitungan Senior Vice President Fuel marketing Pertamina, Suhartoko, untuk dapat memenuhi cadangan BBM nasional 30 hari dibutuhkan tambahan tangki sebesar 2 juta kiloliter dan investasi sebesar Rp 14 triliun untuk pembangunan tangki dan Rp 10 triliun untuk tambahan pengadaan BBM. Berdasarkan informasi yang beredar, proyek yang bernilai total Rp 24 triliun ini rencananya akan digarap oleh Pertamina bersama grup bisnis milik Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan kucuran kredit dari bank plat merah.
Pengamat ekonomi politik dari Universitas Bung Karno (UBK) Gede Sandra memiliki pandangan kritis terkait hal ini.
“JK menang banyak, jika info yang beredar benar adanya, maka proyek penambahan cadangan BBM nasional tersebut akan menjadi mega proyek sektor migas yang kedua yang berhasil dimenangkan oleh grup bisnis Pak JK, kurang dari setahun jalannya pemerintahan. Adapun proyek yang pertama yang kabarnya juga dimenangkan oleh grup bisnis Pak JK adalah LNG Receiver Terminal di Banten, yang juga bekerja sama dengan Pertamina,” sebut dia dalam keterangannya, Kamis (11/6).
Proyek ini bernilai Rp 6,8 triliun, dan rencananya akan dimulai di Kuartal IV tahun ini. Perusahaan ini kelak akan menggarap proyek terminal LNG kapasitas 500 mmscfd atau setara 4 juta ton LNG. Menurut Direktur Eksekutif Energi Watch, Ferdinand Hutahaean, Pertamina dan anak perusahaan grup bisnis Pak JK yang bernama Bumi Sarana ini telah membuat kesepakatan pembelian saham hingga 51 persen.
Apa yang telah dipertontonkan kepada publik, seorang pemimpin politik memanfaatkan posisinya untuk mendapatkan akses ekonomi bagi grup bisnisnya adalah cerita lama bagi Bangsa Indonesia. Masa-masa Orde Baru adalah yang terkelam dari praktek kurang terpuji ini. Pada masa Reformasi prakteknya sudah berusaha diperangi, namun ternyata wataknya masih tersisa di sekalangan elit politik oligarkis.
Gede menduga bahwa Sudirman Said, selaku menteri ESDM, pemilik saham terbesar Pertamina, berusaha cari aman agar tidak tereshuffle dengan banyak menyajikan ‘upeti’ kepada grub bisnis JK. Jika bukan yang bersangkutan berusaha membalas jasa kepada JK karena dijadikan menteri. Bukan tidak mungkin juga, pengangkatan sahabat JK sejak SMA, Tanri Abeng menjadi Komisaris Utama Pertamina beberapa minggu lalu juga demi memperkuat posisi JK connection di Pertamina.
“Setahu saya Pak Jokowi sangat berhati-hati terkait hal-hal yang berbau konflik kepentingan semacam ini. Ambil contoh saja, saya dengar selama Pak Jokowi menjabat walikota Solo tidak pernah mengizinkan putera sulungnya yang berbisnis katering untuk mengerjakan proyek-proyek Pemkot. Baru setelah Pak Jokowi naik jadi Gubernur di DKI, puteranya mulai mengerjakan proyek Pemda Solo,” pungkas Gede. [rus]
Sumber: fajar.co.id
