Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang menunjuk Menkum HAM Yasonna Laoly untuk mengirim surat penolakan revisi UU KPK ke DPR. Menurut dia, penunjukan seperti itu menunjukkan sikap ketidakterbukaan Presiden Jokowi di hadapan publik.
"Seharusnya ada jubir. Ini hanya sepotong-sepotong. Ini ngomong setengah-setengah. Tidak ada konsep. Kalau tidak setuju dia (Presiden Jokowi) kirim menteri. Ini apa? Ini bukan kerajaan, puaskan hati publik. Ngomong yang sebenarnya," kritik politisi PKS ini di Gedung DPR-MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6).
Terkait itu, Fahri membandingkan sikap DPR yang selalu terbuka di hadapan wartawan. Kata dia, apa yang dilakukan presiden dengan menunjuk Menteri Yasonna ibarat zaman kerajaan di mana seorang raja punya wewenang dan kuasa yang tak terbantahkan.
"Kami saja selalu terbuka setiap kali wartawan mengepung kami dan kami tidak sembunyi. Ini apa, dia (Menteri Yasonna) datang dari dapur bilang presiden belum berkenan. Siapa kamu (Presiden Jokowi), kamu bukan raja, bos," ujar Fahri terlihat kesal di wajahnya.
Untuk itu, tambah dia, perlu ada keterbukaan Presiden Jokowi dalam pembatalan revisi UU KPK ini. Tegas dia, sebagai orang yang dipilih secara demokratis, presiden harus memberi pengertian kepada rakyat terkait penolakan ini.
"Kamu (Presiden Jokowi) harus cerita apa yang terjadi. Anda dipilih secara demokratis. Anda jangan minta untuk dimengerti tapi anda memberikan pengertian. Jadi, republik ini buntu nanti karena komunikasi tak tersalur," tutup Fahri.
Sumber: merdeka.com
