FIFA memberikan sanksi untuk Indonesia yaitu larangan bertanding di turnamen internasional dan juga larangan mendapatkan bantuan dari FIFA dan dari Konfederasi Sepak Bola Asia dalam bentuk dana bantuan, program, atau kursus, hingga syarat-syarat yang diberikan oleh FIFA dituruti. Sanksi FIFA ini akibat campur tangan pemerintah terhadap PSSI.
Surat sanksi FIFA ini dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Umum PSSI, Erwin Dwi Budiawan.
"Jam satu siang waktu Zurich surat dikeluarkan oleh FIFA setelah adanya emergency meeting Komite Eksekutif FIFA," kata Erwin saat dihubungi CNN Indonesia melalui sambungan telepon.
Dalam surat tersebut, FIFA memberikan empat syarat bagi Indonesia agar sanksi dicabut yaitu:
1. Komite Eksekutif PSSI kembali mengatur sepak bola Indonesia secara independen tanpa adanya campur tangan dari pihak lain, termasuk kementrian atau agensinya.
2. Pengelolaan tim nasional diberikan kepada PSSI
3. Tanggung jawab seluruh kompetisi PSSI diberikan kepada otoritas PSSI dan bidang-bidang di bawahnya.
4. Seluruh klub yang diberi lisensi PSSI sesuai dengan Peraturan Lisensi Klub PSSI harus bisa bertanding di kompetisi PSSI.
Akibat sanksi FIFA ini klub kebanggan Indonesia PERSIPURA Jayapura tersingkir dari Piala AFC 2015 yang sedang berlangsung. Padahal Persipura saat ini sudah berada di babak 16 besar. Harapan juara pun kandas.
Menyinggung sanksi FIFA ini, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan harus ada yang bertanggungjawab dan menyebut ini akibat kedunguan pemimpin.
"Harus ada yang bertanggungjawab... #Presidensialisme. Negara ini terlalu besar untuk menerima ketidakberdayaan akibat kedunguan pemimpin..#NKRI," tulis Fahri melalui akun twitternya, Sabtu (30/5) malam.
Sejak awal Fahri sudah mengingatkan pemerintah untuk tidak mencampuri PSSI karena hanya merugikan dunia persepakbolaan Indonesia.
"Dampak dari pemberian sanksi FIFA akan sangat merugikan sepak bola nasional. Belum diberikan sanksi saja nasib pemain, pelatih dan orang-orang yang menggantungkan hidup dari klub sepak bola menjadi terkantung-katung," ujar Fahri dalam pertemuan dengan perwakilan Persipura FC dan PSSI, di Gedung DPR, Jumat (29/5).
Wakil Ketua DPR ini tidak dapat menyembunyikan kekesalannya atas sikap Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi yang belum juga mencabut Surat Keputusan soal pembekuan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bahkan mengancam akan menggunakan Hak Angket.
"Karena luasnya permasalahan dan jawaban pemerintah ditolak, maka konsekuensinya dewan harus ajukan penggunaan hak lebih besar," ujarnya.
