Pengamat politik Muslim Arbi menantang Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso (Buwas) untuk memeriksa Presiden Joko Widodo terkait dugaan korupsi pengadaan perangkat UPS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Menurut Muslim Arbi, jika berani memeriksa Presiden Jokowi, rakyat Indonesia akan memuji keberanian Komjen Buwas. Bahkan, terbuka kemungkinan Buwas dicalonkan dalam Pilpres 2019.
“Buwas akan dipuji rakyatnya, bahkan bisa diprediksi calon presiden 2019 bila berani memeriksa Jokowi,” tegas Muslim Arbi, seperti dilansir intelijen.co.id (5/5).
Muslim menegaskan, saat ini masyarakat masih menunggu keberanian Buwas dalam memeriksa Jokowi. “Buwas jangan asal ngomong doang untuk memeriksa Jokowi. Saat ini masyarakat menanti langkah Buwas untuk memeriksa Jokowi,” jelas Muslim.
Di satu sisi, kata Muslim, keberanian Buwas dalam menangani kasus pelik seperti penangkapan Novel Baswedan, telah membuat takut beberapa kepala pemerintahan.
“Ahok sampai memuji Buwas. Ini kan menjadi pertanyaan, bisa jadi Ahok minta perlindungan. Kalau minta perlindungan ke PDIP sudah tidak mungkin, minta perlindungan Jokowi, Jokowi sendiri mau diperiksa,” jelas Muslim.
Kata Muslim, persoalan pengadaan UPS merupakan tanggung jawab pemerintah daerah di era Gubernur Joko Widodo. “Sebagai gubernur, Jokowi harus bertanggung jawab dan tidak menghindar lagi,” jelas Muslim.
Selain itu, Muslim juga menegaskan, dugaan kasus korupsi terjadi pada APBD DKI 2013. “Dalam laporan BPK tercatat 86 temuan dengan indikasi kerugian senilai Rp1,41 triliun dalam Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013,” pungkas Muslim.
Diberitakan sebelumnya yang dilansir MetroTVNews, Bareskrim Mabes Polri menegaskan akan memeriksa Presiden Joko Widodo terkait kasus dugaan korupsi pengadaan perangkat penyimpan daya listrik uninterruptible power supply (UPS) yang dianggarkan dalam APBD Perubahan DKI 2014.
Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Budi Waseso mengatakan, pemeriksaan Jokowi selaku mantan Gubernur DKI Jakarta saat anggaran UPS diajukan dalam APBDP 2014. Namun, pemanggilan Jokowi masih menunggu hasil pemeriksaan saksi-saksi saat ini.
"Kami akan tanyakan saat beliau (Jokowi) jadi Gubernur, sekarang ditangani Pak Ahok, sama saja saya kira," kata Buwas di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (4/5/2015).
Bareskrim tak hanya menanyakan perkara kasus UPS saja, akan tetapi anggaran-anggaran siluman lainnya. "Tak hanya UPS, masalah lain sudah kami temukan," ujarnya.
Seperti diketahui, Bareskrim telah menetapkan dua pejabat DKI sebagai tersangka, Alex Usman dan Zainal Soleman.
Tak hanya itu, Bareskrim Polri telah memanggil dan memeriksa dua anggota DPRD DKI Abraham Lunggana dan Fahmi Zulfikar sebagai saksi. Seperti diketahui, Lulung menjabat sebagai koordinator Komisi E yang membidangi pendidikan pada 2014 lalu. Sedangkan Fahmi menjabat sebagai Sekretaris Komisi E.
