Oleh: Sya'roni*
Tudingan Menteri ESDM Sudirman Said bahwa ada mafia minyak di Pertamina Energy Trading Limited (Petral), patut untuk diselidiki secara tuntas.
Membubarkan Petral dan membentuk Integrated Supply Chain (ISC) bukanlah solusi yang tepat. Jangan sampai pergantian tersebut hanya untuk mengakomodasi kelompok mafia minyak yang baru. Ibaratnya, lepas dari mulut buaya masuk mulut harimau.
Harusnya kebobrokan Petral dibuka dulu dan para mafia minyak ditangkap dulu. Apalagi Sudirman Said juga berani menuding bahwa segala upaya memberantas mafia minyak selalu berhenti di meja mantan Presiden SBY. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa Sudirman Said menuding SBY melindungi mafia minyak. Tudingan ini tidak main-main.
Mestinya sebagai menteri tidak perlu berkoar-koar. Bila Sudirman Said mengetahui dan mempunyai bukti adanya mafia minyak, langsung saja melaporkannya ke aparat penegak hukum. Bila tidak melapor, patut diduga tindakannya hanya untuk mencari sensasi belaka sebagai pengalihan isu untuk menutupi kebobrokan kinerjanya agar tidak direshuffle.
Dan, semestinya SBY pihak yang dituding jangan hanya "marah" di twitter. SBY harus melaporkan Sudirman Said ke aparat penegak hukum. Ini agar jelas siapa yang salah dan siapa yang benar. Dan juga supaya Sudirman Said mendapatkan pelajaran yang berharga, agar sebagai pejabat publik tidak asal tuding dan lempar fitnah.
Tidak masalah Petral ditutup atau tidak, yang terpenting adalah harus dibongkar dulu siapa mafia minyak yang selama ini selalu dituding menikmati uang triliunan rupiah per harinya.
Dan sebelum Petral ditutup, patut juga dipertanyakan, semenjak 20 Oktober 2014 hingga sekarang, apakah pemerintahan Jokowi menikmati "service" dari para mafia minyak?
*Penulis adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) Himpunan Masyarakat Untuk Keadilan (HUMANIKA).
Sumber: RMOL
