Enam bulan memimpin Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah membuat setiap penduduk Indonesia menanggung utang Rp13 juta.
Data yang dikeluarkan oleh kementerian keuangaan,posisi utang pada tahun 2014, atau utang yang ditinggal oleh Rezim SBY sebesar Rp.2.604 triliun. Dan sekarang ini, masa Rezim Jokowi, utang sementara sampai bulan Maret 2015 sekitar Rp2.795 triliun.
Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, sumber utang Indonesia berdasarkan data dari Kementerian Keuangan pada bulan Maret 2015, posisi utang Indonesia sebesar Rp.2.796 triliun yang berasal dari pinjaman luar negeri sebesar Rp.696 triliun, dan SBN (Surat Berharga Negara) sebesar Rp.2.099 triliun.
Utang yang berasal dari pinjaman luar negeri sebesar Rp.696 triliun berasal dari pinjaman bilateral dari negara Jepang sebesar Rp219.6 triliun, Prancis sebesar Rp24.9 triliun, Jerman sebesar Rp20.4 triliun, dan negara lainnya sebesar Rp77.92 triliun.
Utang Indonesia yang berasal dari pinjaman dalam bentuk multilateral seperti Bank Dunia sebesar Rp182.8 triliun, Asia Development Bank (ADB) sebesar Rp110.4 triliun, IDB sebesar Rp7.8 triliun, dan lainnya sebesar Rp2.6 triliun.
Ada juga pinjamana Indonesia dari komersial bank sebesar Rp46.1 triliun, suppliers sebesar Rp0.21 triliun, dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp3.3 triliun. "Sudah jelas, masih banyak utang luar negeri kita ini sangat menganggu kedaulatan negara in," ujar Uchok.
Uchok menilai, dengan utang-utang yang dimiliki maka Indonesia tidak mempunyai kemandirian di atas kaki sendiri sehingga tugas pemerintah setiap tahun hanya mencetak utang baru. Selain itu, banyak pejabat negara juga tidak ada rasa malu menjadi sales untuk memlobi dan mencari utang baru tersebut.
"Jokowi juga tidak malu malu lagi karena akan berhutang ke Bank Dunia sebesar Rp143 triliun. Ini benar benar prestasi yang tidak disukai sejarah," jelas Uchok.
Dengan utang-utang yang dimiliki, sambung Uchok, maka utang Indonesia dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Presiden Jokowi bertambah sebesar Rp191 triliun.
"Penambahan utang ini baru sedikit, dan angkanya juga baru sementara saja. Jadi jangan bangga dulu sama presiden yang suka cengengsesan ini," tegas Uchok.
Oleh karena, sejak APBN P 2015 disyahkan oleh DPR, Ternyata rezim Jokowi membutuhkan anggaran untuk kebutuhan pembiayaan sebesar Rp.507 triliun untuk menutupi adanya defisit anggaran dalam APBN P 2015 sebesar Rp222 triliun, juga untuk pembayaran utang yang jatuh tempo sebesar Rp223.0 triliun, dan pembiayaan non utang sebesar Rp62 triliun.
Anggaran sebesar Rp507.5 triliun untuk menutupi pembiayaan seperti di atas berasal dari utang sebesar Rp502.4 triliun, dan sebesar Rp5.1 triliun dari non utang. Ini semua atau anggaran utang sebesar Rp507.5 triliun hanya dipergunakan seperti gali lubang untuk menutupi lubang yang bernama utang.
"Jadi, pada akhir tahun nanti atau akhir tahun 2015, rezim Jokowi akan punya utang sebesar Rp3.303 triliun yang akan dibebanin kepada pembayaran pajak. Artinya, gara-gara rezim Jokowi punya utang sampai sebesar Rp3.303 triliun maka setiap penduduk akan punya utang sebesar Rp13 juta perorang," jelas Uchok.
Sumber: Harian Terbit
