Mengurus negara sebetulnya mirip dengan mengurus tim sepak bola atau perusahaan. Kita perlu membangun dan memiliki culture dan chemistry kerja yang sama. Itulah yang kurang terlihat dalam jajaran Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo. Coba saja Anda amati.
Dalam rapat kabinet, suasananya masih sama. Semua menteri (betul bahwa seharusnya demikian) hadir lebih dulu dengan Presiden dan Wakil Presiden menyusul kemudian setelah semua lengkap. Tapi, ketika Presiden dan Wakil Presiden akan memasuki ruang rapat, mereka berdiri dan mengambil sikap sempurna.
Apa bedanya suasana yang seperti itu dengan rapat-rapat pemerintahan terdahulu? Nyaris tidak ada. Saya melihat banyak menteri yang masih sering pontang-panting, takut sekali kalau dipanggil Presiden. Apalagi sekarang, oknum politisi dari partai pengusungnya (dan juga dari lawanlawannya) tak henti-hentinya bicara wacana reshuffle .
Sudah ngebet betul tampaknya untuk merebut jabatan menteri. Tapi ini sekaligus mengganggu kondisi psikologis orang kerja dari kelompok profesional yang tak punya dukungan politik kuat. Maaf saja, kini banyak beredar SMS di berbagai kementerian, di kalangan birokrat tingkat tinggi, bahwa jabatan bapak atau ibu menterinya sudah di ujung tanduk.
Mereka meramalkan bosnya hanya bertahan paling lama setahun atau dua tahun. Maka jangan heran kalau pembangkangan akan mulai jadi biasa, merusak spirit tim dan chemistry organisasi. Pada banyak organisasi, untuk memudahkan penilaian kinerja, sudah lama diaplikasikan balanced scorecard.
Melalui aplikasi ini, setiap orang akan memiliki key performance indicator (KPI) atau target-target yang mesti dicapainya. Ini saya lihat juga belum muncul. Padahal dulu ada di Kantor UKP4 yang dipimpin Kuntoro Mangkusubroto. Beruntung Kementerian Kelautan dan Perikanan dipimpin Susi Pudjiastuti yang “orang swasta”.
Mereka kini mulai menerapkan appliques balanced scorecard. Kementerian lain? Padahal, balanced scorecard bukan hanya aplikasi pengukur kinerja. Aplikasi ini juga memungkinkan kita “berkomunikasi dengan bahasa yang sama”. Jadi ketika kita menilai kinerja seseorang, alat ukurnya sama. Bukan sekadar adu kuat argumentasi atau pencitraan belaka.
Alat inilah yang mestinya dipakai Presiden Jokowi jika ingin me-reshuffle kabinetnya. Bukanhanyaberdasarkan bisikan, tekanan media, serbuan pasukan cyber, atau serangan balik kelompok yang terancam. Oleh karena belum “berkomunikasi dengan memakai bahasa yang sama”, kita lihat beberapa potret kinerja pemerintahan masih kurang sesuai dengan Nawacita.
Contohnya, dalam Nawacita, pemerintahan Jokowi-JK ingin memperkuat daya saing produk kita di pasar internasional. Bagaimana realisasinya? Ekspor produk kita selama Januari- Maret 2015 turun sampai 11,67% ketimbang periode yang sama tahun sebelumnya. Memang ini baru enam bulan, tapi baik juga sinyal ini kita perhatikan agar tidak nyungsep lagi.
Masih dari Nawacita, pemerintah ingin menggencarkan upaya pemberantasan korupsi. Nyatanya? Di mana-mana kita justru membaca berita tentang pelemahan KPK dan serangan polisi terhadap pejuang antikorupsi. Pemerintah menargetkan wajib belajar 12 tahun yang bebas dari pungutan. Nyatanya pungutan masih terjadi. Bahkan dalam kemasan yang lebih beragam.
Melalui Nawacita, pemerintah ingin melakukan penegakan hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan tepercaya. Cobalah Anda bertanya kepada Nenek Asyani. Itukah yang ia rasakan? Kita pasti ingin memiliki tim sepak bola yang hebat. Untuk itu kita mesti memiliki PSSI yang hebat pula. Celakanya yang terjadi pemerintah malah membekukan PSSI.
Koordinasi tampaknya masih menjadi persoalan besar di pemerintahan kita. Betul, warisan lama bukan main gawatnya. Ditambah lagi pertumbuhan ekonomi Asia sedang mengalami ujian berat, indeks harga komoditas masih melemah. Banyak pekerjaan rumah yang kini sudah rampung di tangan pemerintahan baru.
Geraknya terasa cepat. Tapi timnya (terutama dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi) belum bergerak seirama, chemistry-nya belum terbentuk, dan mereka belum pandai membaca sinyal kecuali beberapa menteri. Terlepas dari rongrongan politisi, saya lihat Kementerian BUMN malah bagus. Karena kelak BUMN ini akan menjadi motor penggerak yang penting bagi pertumbuhan ekonomi.
Saya merasa Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla belum sepenuhnya menjadi dirigen dari sebuah orkestra besar yang bernama Indonesia. Sebab, di sana, masih “terlalu banyak kelompok yang bermain”.
Kata Lee Iacocca, “I have always found that the speed of the boss is the speed of the team.“ Saya khawatir, kalau chemistry ini tak diperbaiki, kali ini Iacocca keliru.
Rhenald Kasali
*Sumber: SINDO
