Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Mesir Ibrahim Mahlab. [B1/Ezra Sihite] |
Saat Presiden Jokowi bertemu dengan Perdana Menteri Mesir Ibrahim Mahlab di Jakarta Kamis 23/4 Siang, Kedutaan Besar Mesir di Teuku Umar didatangi sekelompok orang yang menamakan dirinya Masyarakat Pro Demokrasi dan Penegakkan HAM (MPD HAM) yang membawa Petisi Protes terhadap kehadiran Mesir dan beberapa negara lain sebagai negara pemberangus demokrasi dan penista HAM di forum Konferensi Asia Afrika 2015.
"Pemerintahan Mesir yang merupakan hasil kudeta terhadap sipil oleh junta militer tidak layak mengikuti forum KAA," tegas Kurniawan juru bicara MPD HAM. Sempat terjadi perdebatan antara rombongan dengan staf kedutaan di depan Kedubes Mesir ketika delegasi bersikeras untuk masuk dan menyampaikan petisi mengecam kehadiran pemerintahan Asisi di KAA yang dibuat dalam tiga bahasa.
"Presiden Mesir Jenderal Asisi adalah figur haus darah. Puluhan wartawan dalam dan luar negeri tewas dan terluka serta ribuan rakyatnya dibunuh karena berseberangan dengan Asisi," jelas Kurniawan.
MPD HAM menyatroni Kedubes Mesir untuk mengajak rakyat dan pemerintah yang tergabung dalam KAA mengutuk perilaku para penghancur demokrasi dan penista HAM, terutama yang dilakukan rezim junta militer di Mesir.
Kedubes Mesir akhirnya terpaksa menerima petisi yang mengutuk pemerintahannya tersebut diwakili salah seorang staf kedutaan Kareem Hussein. (Rilis/islamedia/aj)