.jpg)
Pemerintah Indonesia selaku tuan rumah peringatan ke-60 Konferensi Asia Afrika menjadikan isu kemerdekaan Palestina sebagai salah satu agenda utama yang membutuhkan perhatian para pemimpin Asia Afrika.
Pemerintah Indonesia bahkan optimis jika kemerdekaan Palestina bisa diakui oleh seluruh dunia, khususnya negara-negara Asia Afrika setelah isu tersebut dibahas dalam agenda utama peringatan ke-60 Konferensi Asia Afrika pada 18-24 April.
"Saya yakin kemerdekaan Palestina akan diterima nanti. Jika negara-negara Asia Afrika sudah mengakuinya, tentunya akan menjadi pendorong bagi negara lain untuk memberi pengakuan," kata Direktur Kerjasama Teknik Kementerian Luar Negeri RI, Siti Nugraha Mauludiah.
Terkait hal itu, untuk mempercepat proses kemerdekaan Palestina, pemerintah Indonesia didesak untuk memberikan ijin Hamas untuk membuka kantor perwakilannya di Jakarta.
"Kemerdekaan Indonesia diraih juga melalui perlawanan yang tidak mudah oleh karenanya mempunyai kedekatan dalam sisi cara memperoleh kemerdekaan dengan Hamas maka kita mendorong Pemerintah untuk sesegera mungkin memberikan ijin pembukaan kantor perwakilan Hamas di Jakarta, disamping realisasi janji Politik Presiden ketika kampanye untuk mendukung dan memperjuangkan kemerdekaan Bangsa Palestina," ujar Sylviani Abdul Hamid direktur eksekutif SNH Advocacy Center, Selasa (21/4/2015).
Seperti diketahui Hamas pernah meminta pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi pembukaan kantor di Jakarta dalam bentuk kantor pusat kebudayaan Palestina pada bulan Desember 2014 lalu melalui kunjungan Wakil Ketua Bidang Politik Hamas Abu Umar Muhammad yang diterima pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Rencana itu mengindikasikan kesediaan Hamas sebagai salah satu faksi terbesar di Palestina untuk membuka komunikasi ke dunia luar dalam kerangka mendorong penyelesaian damai masalah Palestina. Keberadaan kantor itu akan memudahkan komunikasi dan informasi mengenai kondisi terkini tentang kondisi masyarakat Palestina dan masjid Al-Aqsa.
