Kedatangan Presiden Joko Widodo ke Ponorogo Jumat (6/3) dua pekan lalu yang awalnya disambut gegap gempita karena aksi Jokowi terjun langsung ke sawah dan menjanjikan bantuan traktor, akhirnya berakhir tragis.
Petani di Ponorogo, Jawa Timur, kecewa karena traktor sumbangan Presiden Jokowi ditarik kembali usai seremoni pemberian dilakukan.
Presiden Jokowi pun membantah menarik kembali ribuan traktor.
"Siapa yang narik, itu kan dikumpulkan 1.300, enggak mungkin 1.300 untuk satu desa. Itu untuk lima kabupaten ya pasti dinaikin lagi ditaruh kabupaten-kabupaten, disebar," ujar Jokowi di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (18/3).
Jokowi menambahkan, dia tak mau memberikan penyerahan sekadar upacara simbolis saja dengan menyerahkan tiga atau lima unit traktor kepada warga. Ia hanya ingin memastikan seluruh traktor sudah siap untuk dibagikan saat mendatangi Ponorogo.
"Kumpulkan semuanya, oh barangnya ada setelah selesai dibagikan. Lalu dinaikkan, dibagikan, dan dibawa pulang ke masing-masing kabupaten," tandasnya.
Namun demikian, Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan menyebut traktor ditarik karena memang belum ditender sehingga terpaksa meminjam ke pabrik saat seremoni.
"Dirjen PSP yang maksa minjem, yang narik itu pabrik. Beberapa daerah seperti itu, terakhir Cirebon karena memang belum ditender, dan itu Dirjen maksa pinjem pabrik," ungkap Daniel melalui pesan singkat, Jumat (20/3/2015) malam, seperti dilansir detikcom.
Untuk itu Komisi IV berencana akan meminta klarifikasi kepada Dirjen PSP (Prasarana dan Sarana Pertanian) Kementan Gatot Irianto mengenai penarikan traktor ini. Gatot diminta memberikan pertanggungjawabannya.
"Dirjen PSP-nya yang ngaco. Pasti ditanya tapi bukan (agenda) khusus karena sekalian dengan menterinya. Karena kejadiannya sudah berkali-kali, di beberapa daerah. Itu alat belum ditender, makanya jadi runyam," kata anggota DPR Fraksi PKB itu.
"Presiden dan menteri pasti sedang dikerjain oleh bawahannya, dan Dirjen harus mempertanggungjawabkannya. Dan memastikan tidak terulang karena menunjukkan ke rakyat bahwa pemerintah tidak bisa bekerja dengan baik dan hanya main-main, akal-akalan saja," sambung Daniel.
Jika untuk urusan distribusi sumbangan pemerintah saja berantakan, Wasekjen PKB ini pun meragukan kinerja jajaran Kementan. Komisi IV, kata Daniel, cukup merasa marah dengan adanya kasus penarikan traktor tersebut.
"Untuk urusan sederhana seperti ini aja presiden dan menteri dikerjain, bagaimana urusan yang lebih besar, bagaimana kedaulatan pangan akan tercapai. Percuma presiden dan Mentan memiliki visi dan progam yang baik bila birokrasi bawahannya seperti itu, bukan hanya tidak nyambung tapi justru membuat program jadi berantakan," terang Daniel.
"Ini jadi topik hangat di komisi IV. Komisi IV pada marah. Pasti akan ditanya pas raker setelah reses," tandasnya.
