Menurutnya, jika abrasi menjadi alasan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memberikan izin swasta untuk melakukan reklamasi dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 2238 Tahun 2014, hal tersebut merupakan kekeliruan dikarenakan dampak reklamasi tersebut dapat membuat Jakarta akan tenggelam.
"Dataran tanah di Jakarta Utara itu rendah, sehingga jika dilakukan reklamasi pantai dapat berpotensi menenggelamkan Ibu Kota," kata Laode dalam orasinya, saat Car Free Day di Bundaran HI, Jakarta, Minggu 22 Maret 2015.
Dia menambahkan, pemberian izin reklamasi untuk pembuatan pulau G dapat membahayakan warga Jakarta Utara.
"Belum lagi reklamasi pantai dapat membahayakan ekosistem laut karena pipa-pipa yang ditanam untuk melakukan reklamasi pantai nantinya," paparnya.
Laode menegaskan, tindakan Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta sangat mencederai kepercayaan warga Jakarta Utara.
"Belum usai catatan merah Ahok yang duga melakukan KKN fasilitas sosial di Taman BMW kini kembali dengan swasta diberikan izin untuk melakukan relamasi 17 pantai di Jakarta," imbuhnya.
Sehingga, Laode menuding kisruh APBD DKI Jakarta 2015 dengan ribut dengan DPRD merupakan strategi mantan Bupati Belitung Timur itu mengalihkan isu reklamasi pantai tersebut.
"Isu reklamasi pantai sudah mencuat ke publik namun Ahok berhasil meredam isu ini dengan ribut dengan DPRD, Ahok berhasil memanfaatkan emosi publik," tandasnya. (okezone)
