Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melaporkan kisruh APBD DKI ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ahok menyebut adanya dana siluman APBD 2014, salah satunya pengadaan Uninterrupted Power Supply (UPS) nyaris Rp 6 miliar/sekolah. Ahok meminta Dinas Pedidikan DKI periode 2014 untuk buka suara.
"Makanya Dinas itu harus membuat pengakuan (bila tidak dititipi DPRD). Kalau dia nggak ada pengakuan, berarti dia bisa kena," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (27/2/2015).
"Kalau dia nggak mau buka mulut kalau ini dititipin DPRD, nanti yang tanggung jawab masuk penjara ya Dinas," imbuhnya.
Lasro Marbun yang menjabat Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta saat pengadaan UPS 2014 membantah pernah mengajukan pengadaan UPS.
Katanya, pengadaan 49 unit UPS terjadi saat APBD-Perubahan 2014 dibahas. Itu pun melalui Unit layanan Pengadaan (ULP). Ia menuding pengadaan itu mainan bawahannya di level suku dinas (sudin).
"Kejadiannya pada saat APBD Perubahan. Itu masuk melalui dokumen pengguna anggaran (DPA) sudin, jadi bukan pengusulan dari Dinas Pendidikan. Lelangnya melalui ULP," ujarnya di Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (2/3), seperti dilansir RMOL.
Namun demikian, Lasro yang sekarang menjabat kepala Inspektorat DKI Jakarta mengaku siap diperiksa. "Saya pasti juga harus ditanya dan saya mau ditanya untuk itu," ujarnya.
Senjata Makan Tuan
Sementara itu, Direktur Centre for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi menyatakan Ahok ikut bertanggung jawab atas pengadaan UPS karena dia turut menyusun dan menandatangani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI pada 2014. "Ini seperti senjata makan tuan," ujarnya
Menurut dia, seharusnya Ahok yang telah mengetahui adanya anggaran ganjil tersebut segera melaporkannya pada saat itu. "Publik akan bertanya-tanya kenapa Ahok baru melaporkan anggaran pengadaan UPS sekarang," kata Uchok, dilansir Tempo, Senin, 2 Maret 2015.
Uchok menganggap langkah Ahok yang baru membeberkan adanya pengadaan UPS pada masyarakat kurang strategis dalam pemberantasan korupsi. Penyebabnya, Ahok terlambat merespon kejanggalan dalam penganggaran tersebut. Dia mengatakan Ahok juga akan dikejar oleh penyidik komisi antirasuah jika pernyataannya didalami oleh KPK.
