Negara Saudi pertama didirikan tahun 1756. Negara Saudi saat ini didirikan oleh Raja Abdul Aziz lebih besar dibanding negara pertama kali dan lebih penting karena pengalaman keluarga kerajaan dari generasi ke generasi dan dalam menghadapi berbagai topan cobaan termasuk di kawasan.
Hubungan Saudi dan Palestina adalah bungan klasik. Bahkan sebelum negara Saudi ada hubungan itu sudah ada dan sebelum pembagian wilayah-wilayah regional saat ini. Hal itu karena Rasulullah saw. pernah diperjalankan malam hari (Isra’) dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsha di Palestina yang merupakan masjid suci ketiga dalam Islam.
Setelah Saudi berdiri, hubungan makin intens dan kuat. Dalam perang 1948, Saudi ambil bagian bergabung bersama pasukan-pasukan Arab lainnya yang takluk melawan mafia Zionis. Sampai kini ada ratusan ribu warga Palestina bekerja di Saudi.
Hubungan Saudi – Palestina mengalami ketegangan setelah Shadam menyerang Kuwait yang diikuti oleh penegasan Shadam akan memusuhi Saudi dan semua rezim di kawasan Teluk. Sikap Palestina saat itu mendukung Shadam sebab Palestina lah yang paling dirugikan dari krisis dan imbasnya itu. Sikap Palestina mendukung Irak bukan karena benci kepada Kuwait atau Saudi. Namun sikap itu lebih kepada sikap spontanitas dari pemimpin atau negara yang melawan Israel dan politik Amerika. Selain itu, Irak juga telah memberikan banyak hal kepada Palestina seperti halnya Saudi. Saudi belum memutus total hubungan itu namun masih menjalin hubungan dengan PLO.
Saudi memiliki hubungan special dan strategis resmi dengan Amerika dalam bidang politik, ekonomi, militer dan keamanan. Hubungan Saudi dengan Palestina ditentukan oleh hubungan dengan Amerika. Karena itu dukungan Saudi terhadap hak Palestina dan komitmennya dengan perdamaian yang adil dan prinsip tanah kembali dengan konpensasi diwujudkan perdamaian.
Jika Husni Mubarak berhubungan dengan Amerika melalui jalur Tel Aviv (Israel), namun Saudi berhubungan langsung ke Washington.
Meski begitu politik Saudi kalem dan tidak banyak jargon-jargon atau koar-koar, atau bertindak emosional dan tergesah-gesah. Karena itu, Saudi selalu menjadi mediator yang mahir. Seperti kesepakatan Thaif antara kelompok-kelompok di Libanon.
Namun peristiwa 11 September 2001 di New York dan Washington, menjadi bahan bidikan. Sebab Usamah bin Ladin dari Saudi dan dari keluarga yang memiliki pengaruh psikis dan ekonomi di Saudi. Juga karena 15 dari 19 tersangka serangan itu berasal dari Saudi. Bahkan film Franhiyat 9/11 menuding secara eksplisit pemerintah Saudi sebagai bertanggungjawab atas serangan itu. Peristiwa ini terjadi saat Intifada Al-Aqsha sedang berada di puncaknya. Ini mendorong Sharon, PM Israel saat itu menjadikan 9/11 untuk meningkatkan politik berdarah terhadap bangsa Palestina.
Di tahun 2002 kemudian Raja Saudi Abdullah bin Abdul Aziz mengeluarkan prakarsa perdamaian di Beirut di akhir Maret 2002 yang menyatakan siap menggelar perdamaian dan melakukan normalisasi hubungan antara negara-negara Arab semuanya dengan entitas Israel dengan konpensasi penarikan Israel dari wilayah jajahan tahun 1967. Tak ada satupun negara Arab yang menentang prakarsa itu atau hanya sekedar menawar. Ini menunjukkan pentingnya Saudi di kalangan pemerintah-pemerintah Arab.
Namun reaksi Israel terhadap prakarsa ini justru dianggap remeh, merasa kuat dan terus melanjutkan kejahatannya terhadap Palestina. Padahal presiden Arafat menyatakan mendukung terhadap prakarsa itu namun menghadiri KTT di Beirut sebab Sharon mengancam tidak akan memberikan izin kepada untuk kembali. Arafat menyebut prakarsa itu berani. Maka Arafat semakin diisolasi oleh Israel di Ramallah dan Israel menggelar serangan dengan 1000 lebih pasukan ke kamp Jenin dan menghancurkan kamp-kamp di sana, melukai dan menangkapi ribuan warganya atau yang disebut dengan “operas pagar penjaga”. Nasib prakarsa raja Abdullah sama dengan prakarsa Saudaranya Fahd tahun 1982 dimana tanggapannnya adalah agresi militer di Libanon atau Palestina.
Prakarsa ini masih di atas meja. Meski faksi-faksi Palestina terutama Hamas tidak menunjukkan penolakannya, namun Saudi tidak memusuhi mereka yang menentang prakarsa itu.
Meski demikian, peran dan politik Saudi sejak prakarsa itu terhadap persoalan Palestina dan lainnya mengalami penurunan. Berikut sikap-sikap kerajaan Saudi yang perlu dianalisis:
1. Jurnalis Saudi yang mengadopsi sikap-sikap pro zionis yang menyerang perlawanan Palestina bahkan memusuhi rakyat Palestina, membela Sharon dan sikap permusuhannya. Namun mereka dibiarkan oleh pemerintah.
2. Menyusutnya peran media Saudi dan membiarkan negara-negara Teluk lainnya bermain dengan peran lebih besar dibanding luas geografisnya dan sejarahnya.
3. Kerajaan kehilangan banyak peran sebagai mediator sebagai pemecah solusi krisis-krisis. Doha Qatar mengambil peran sebagai mediatr Libanon dan krisis di Darfur dan menjadi mediator Taliban. Sementara Saudi sibuk dengan dirinya sendiri.
4. Saudi mengambil peran mediator dan sponsor kesepakatan Mekah antara Fatah dan Hamas.
5. Sebelumnya Saudi dianggap masuk dalam poros moderat Arab. Namun setelah meletus revolusi Arab tahun 2011, Saudi bersikap seimbang dan tidak menunjukkan sikap memusuhi berlebihan kepada pihak mananpun.
Negara besar dan penting kemudian menarik diri dari perannya atau salah dalam berperan dalam menyelesaikan permasalahan kebangsaannya adalah hal yang tidak lazim. Saudi adalah negara pelindung dua tempat suci, tempat berlabuhnya hati umat Islam, negara penghasil sekitar 10 juta barel minyak setiap hari pasti memiliki kemampuan terhadap ekonomi dunia. Belum lagi tanahnya yang kaya dengan emas mentah, luas wilayahnya, dan satu-satunya negara dengan berbagai faktor kekuatan meski di perbatasannya terancam oleh Yaman dan Irak. Namun sejarah membuktikan Saudi bisa melampaui krisisnya. Apalagi di Saudi tidak ada kemungkinan disintragasi yang menjurus kepada konflik berdarah seperti negara lain seperti Mesir dan Suriah.
Palestina berharap lebih banyak kepada Saudi memiliki peran besar dan aktif. Setelah peralihan kekuasaan, ada harapan Riyadl akan kembali kepada perannya. Ada isyarat jelas dari raja Salman bahwa fase masa lalu akan berlalu.
Banyak sebenarnya yang diinginakan Palestina dari Saudi. Namun minimal yang riil politik terkait spesialnya hubungan Saudi dengan Amerika. Saudi harus menarik prakarsa Arabnya karena Israel tidak merespon selama 13 tahun. Saudi juga harus berperan dalam rekonsiliasi Palestina. Saudi harus mendamaian hubungan antara Mesir dan Hamas yang sedang tegang, membantu Palestina menyelesaikan berbagai persoalan seperti membantu dalam menyeret Palestina ke ICC, rekontruksi Gaza, menekan Israel melalui hubungan hangat dengan Amerika, dan membantu meneken kesepakatan pembebasan tawanan, mencabut larangan izin haji dari Dr. Ramadhan Shalkh.[]
*by Sri Sammur
Sumber: infopalestina.com
