Kisruh APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2015 masih belum menunjukan tanda-tanda selesai. Ketua Umum Jaringan Penggerak (Jamper), Ghea Hermansyah mempertanyakan benarkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tahaja Purnama (Ahok) sosok yang berani jujur demi rakyat?
Ia
mengatakan, apabila produk APBD pemerintah provinsi (Pemprov) model
Ahok digunakan tanpa pembahasan dan persetujuan DPRD, sama saja seperti
di masa orde baru, saat DPR hanya
setuju-setuju saja tanpa ada pembahasan kemudian semua anggota parlemen
mengaminkannya.
"DPR , hanya setuju saja tanpa
ada membahas semua yes bos.. Sesuai keinginan bapak atau ikut apa
sesuai keinginan Ahok tanpa perlu pembahasan, ini sudah berbahaya," kata
Ghea, Sabtu 14 Maret 2015.
Ghe menilai Ahok lewat e-budgetingnya telah melawan konstitusi. Menurutnya,
opini yang berkembang luas pada publik yang mendukung Ahok, sangat berbahaya. Kekuatan politik telah dihancurkan dan bahasa emosi Ahok yang
meledak-ledak dijadikan senjata memutarbalikan semua fakta dan data.
"Diskusi
pakar, di media tv dan diskusi publik sudah menutup kuping dan isi
kepala Ahok. dia tetap menggunakan cara-caranya yang tetap meledak-ledak
dan arogan, ada apa di balik semua gaya cara dan strategi Ahok untk
kepentingan apa, mengalihkan issue apa? Apa ada dosa besar Ahok yang
harus dia tutupi dengan issue begal APBD, seperti di sengaja tanpa ada
jalan keluar dan komunikasi," ujar Ghea.
"Ada
apa di balik cara politik Ahok, yang hanya mengandalkan tim konsultanya
untuk mengelola anggaran APBD DKI dan sarana serta aset- pemda? Tanpa
juru bicara semua dia hadapi dengan caranya karena memang cuma Ahok yang
tahu kapan harus distop dan berhenti atau mau kemana arah tujuanya?
Atau kita cuma menonton dan hanya berfikir, Ahok Jatuh ga yah?? Atau
kira mengira-ngira siapa okum DPRD yang akan jeblos yah," ungkapnya
Dijelaskan
Ghea, persoalan kisruh APBD sebenarnya mudah dan sederhana untuk di
proses komunikasinya. Tapi Ahok mempersulit seolah tidak mau ada mediasi
yang membuat masyarakat bertanya "Ada apa dibalik begal APBD dan dana
siluman?,"
Apa mungkin Hak Angket yang
digulirkan DPRD DKI Jakarta hanya sebuah pengalihan issue proyek-proyek
atau kepentingan-kepentingan raksasa para cukong?
"Siapa
kah Ahok? Apa atifitas kakak beradik dan keluarga ahok? Punya latar
belakang pengusaha kah Ahok? Jelas pengusaha akan berfikir untung bukan
rugi. Ada apakah Ahok di bangka belitung?" tanya Ghea bertubi-tubi.
Masih
tentang Ahok yang menjadi tanda tanya besar. Dipaparkan aktifis yang
sejak awal telah menggelar aksi tanda-tangan cabut mandat kepada
Gubernur Ahok ini, E-budgeting sadar tidak sadar adalah kepentingan
pengusaha-pengusaha raksasa distributor, pabrikan langsung.
"Ada apa di balik mega proyek di DKI yang di BOT (Build, Operate and Transfer / Bangun, Jalankan dan Alihkan, Red) kan kepengusaha. apakah
hanya untuk satu pengusaha yang sekarang sedang mempersiapkan mega
raksasa di pantai Pluit ? Siapakah orang-orang yang duduk menjadi
komisaris atau badan pengawas BUMD di DKI, adakah orang-orang pengusaha
itu duduk di sana?", paparnya.
Dia pun menuding
para konsultan, NGO. dan media mainstream serta pekerja teknologi informasi
(sosmed) Gubernur Ahok telah mengiring dan merubah opini publik.
Kata-kata kotor dan meledak-ledak tak beretika telah di garap menjadi
"Ahok ,JUJUR, BERANI, DEMI RAKYAT" dan dengan sangat dahsyat berhasil
dan mengulung dengan sendirinya para mms, para twet dan lain di buat lah
cerita "JAGOAN" melawan preman, begal dan lain-lain.
"Sukseslah cerita ini. Dagangan tiket terjual habis di mana-mana
mengisahkan kepahlawanan Ahok, Seorang untuk menutupi kesalahanya
laki-laki maka kecendrungan di tutupi dengan marah dan emosinya yang
meledak-ledak dia akan menjadi penyerang lebih dulu sebelum diserang," imbuh Ghea.
Dilanjutkan
Ghea, ironisnya bahasa yang tidak lazim dan patut untuk seorang pemimpin
dan pejabat publik di masyarakat bisa menjadi pembenaran. Bagaiman
dengan pendidikan moral dengan anak-anak kita adik-adik kita yang
menonton mendengar melihat seorang pejabat mengucapkan kata-kata yang tidak patut dan
meresahkan.