Kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK dinilai banyak yang tidak rasional, saat menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa. Bukan hanya persoalan kisruh Partai Golkar, namun juga soal kenaikan BBM hingga kartu sakti.
"Munas Golkar di Bali yang paling rasional justru tidak diakui. Padahal Munas Bali diikuti semua DPD I dan DPD II. Tidak ada satupun peserta yang berhalangan," kata Ketua DPP Partai Golkar Tantowi Yahya kepada TeropongSenayan di Jakarta, Kamis, 19 Maret 2015
Sementara Munas Jakarta, kata Tantowi, para pemegang mandatnya palsu. Selain itu juga tidak kourum, anehnya malah diakui oleh pemerintah. Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR ini, pemerintah memang sejak awal telah bertindak irasional. Sehingga menyebabkan kisruh Partai Golkar ini semakin panjang.
Selain itu, lanjut Tantowi, ucapan dan tindakan pemerintah kadang provokatif. Sehingga membuat pihak yang bersengketa menjadi terprovokasi dan kadang tidak bisa menahan emosi.
"Hubungan antar lembaga juga kisruh. Semakin hari semakin tidak rasional,” tandasnya.
Contoh lainnya, sambung Tantowi, ketika Jokowi membuat keputusan menaikan harga BBM. Sementara harga minyak dunia sedang turun. Tak lama kemudian, harga BBM pun direvisi lagi. Padahal, ujar Tantowi, sejak awal masyarakat sudah mendesak pemerintah untuk membatalkan keputusan menaikkan BBM.
"Namun tidak didengar dan bahkan pemerintah jalan sendirian," tegasnya.
Begitupun dengan kebijakan 3 kartu sakti. Pemerintah langsung mengeksekusi tanpa membahas terlebih dahulu dengan DPR. Akibatnya distribusi kartu tersebut kacau. Karena masalah anggaran.
"Persetujuan DPR itu diperlukan agar program itu bisa layak dan bermanfaat buat rakyat," tuturnya.
Sayangnya, kata Tantowi, pelaksanaan program itu di lapangan banyak mengalami kendala dan masalah.
"Karena semua tidak rasional, jadinya berantakan,” tutupnya.
